Agraria

Catatan atas Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional :
“MENGATUR KEBERAGAMAN DALAM PERSPEKTIF PUSAT ”
Oleh Aan Eko Widiarto, SH

“Perebutan” Kewenangan
Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional sejak awal penulisannya memang telah menginsafi keberagaman etnik dan budaya bangsa sehingga berimplikasi terhadap perbedaan pola-pola pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah yang ada dan berkembang antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Disadari bahwasannya ada daerah yang memiliki kecenderungan pola kepemilikan dan penguasaan tanah secara individual dan ada pula yang bersifat kolektif (adat) dengan berbagai variasi pola kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanahnya. Dipandang pula, perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah masalah tetapi justru dipandang sebagai keunikan dan kekayaaan budaya bangsa Indonesia. Para founding father sejak awal sangat menghargai keragaman pola tersebut dengan menempatkan dan menjamin hak-hak masyarakat atas tanah di Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Namun demikian karakteristik sentralisasi Pusat kembali muncul ketika memahami bahwa Tap MPR IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA “memberikan mandat” kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai hal. (hal.2 par.2) Pemerintah Indonesia dipandang sebagai satu-satunya institusi penyelenggara urusan pertanahan yang akan melakukan upaya penataan peraturan dan perundang-undangan maupun penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah demi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.
Dalam konteks yang demikian keberagaman hanya ditempatkan sebagai sebuah kesadaran yang kemudian tidak diimplementasikan dalam bentuk keterlibatan setiap komponen suku bangsa yang berbeda tersebut dalam mengambil kebijakan di lingkungan mereka masing-masing. Muara pemecahan seluruh problem pertanahan dipahami sebagai tugas Pemerintah Pusat. Bukankah ini yang justru menjadi persoalan selama ini bahwa ketika Konstitusi dan UUPA telah memberikan jaminan akses masyarakat terhadap tanah kemudian “dikebiri” dengan peraturan-peraturan organik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Munculnya Kepres yang mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan ternyata telah memasung hak kepemilikan dan penguasaan tanah masyarakat, demikian pula dengan keluarnya Surat-surat Keputusan Menteri Agraria yang memberikan hak pemakaian atau pun HGU lahan eks perkebunan Belanda kepada instansi militer maupun perusahaan negara. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain di bidang agraria semisal pemberian HPH serta hak penambangan yang selama ini mengabaikan eksistensi masyarakat lokal yang merasa mempunyai sistem penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sendiri sesuai dengan kearifan lokal.
Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional kurang menyoroti persoalan inti dari pengelolaan tanah atau yang lebih luas yaitu sumber daya agraria adalah tidak adanya akses masyarakat lokal untuk menentukan kebijakan agraria di tempatnya sendiri.
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah “mencoba” untuk mendekatkan akses publik terhadap pengambilan kebijakan di bidang pertanahan dengan menenetukan bahwa urusan pertanahan adalah bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Pasal 11 ayat 2). Di dalam penjelasan pasal 11 ayat 2 tersebut diatur bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak dapat dialihkan ke Daerah Propinsi. Daerah untuk melaksanakan kewenangan wajibnya juga tidak perlu menunggu penyerahan kewenangan dari Pusat, karena dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 seluruh kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten/Kota kecuali yang ditentukan bahwa kewenangan itu milik Pusat. Posisi Pemerintah Pusat hanya melakukan mekanisme pengakuan atas pelaksanaan kewenangan Kab./Kota (Penjelasan Pasal 11 ayat1).
Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional tidak “mencoba” mengimplementasikan ketentuan kewenangan pertanahan sebagai kewenangan wajib Daerah Kabupaten dan Kota. Naskah lebih menempatkan pemegang kebijakan pertanahan masih Pusat dengan dominannya peran Pusat dalam menentukan corak kebijakan nasional pertanahan. Peran-peran kebijakan lokal untuk mengatur tanahnya seolah-olah dilewati begitu saja dan disinilah terjadi pengabaian terhadap kewenangan wajib daerah. Kelembagaan pertanahan saat ini juga belum berubah dengan masih eksisnya Badan Pertanahan Nasional, kewenangan daerah mengurusi pertanahan dibatasi dengan dikeluarkannya Kepres No. 34 tahun 2003 tentang ……………… .
Sudah saatnya Daerah (dipahami masyarakat daerah bersama pemerintahan daerah) diberikan akses yang lebih untuk mentukan kebijakan daerahnya sendiri dan Pusat “menarik diri” dari urusan yang bukan menjadi kewenangannya dengan hanya menempatkan diri sebagai fasilitator pelaksanaan urusan daerah.
Problematika Pengaturan Tanah
Salah satu kebijakan dalam Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional adalah mengarahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan (kehutanan, pertambangan, lingkungan, dan lain-lain) kepada undang-undang pokok yang memayungi seluruh peraturan perundang-undangan pertanahan tersebut.
Pembentukan undang-undang pokok sebenarnya bukan isu baru karena Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 juga merupakan undang-undang pokok. Bahkan Undang-undang tersebut lebih maju karena dari sisi title sudah menunjuk pada materi Agraria dan bukan pertanahan. Agraria menurut Budi Harsono mempunyai dua pengertian. Agraria dalam pengertian luas menyangkut bumi, air, udara, luar angkasan, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Agraria dalam arti sempit adalah tanah. Dengan demikian penyebutan Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria “lebih tepat dan maju” ketimbang Undang-undang Pokok Pertanahan (Naskah KKPN hal. 15). Hanya saja UUPA tidak konsisten dalam pengaturan lebih lanjut aspek agrarianya karena yang menonjol adalah pengaturan pertanahan di dalamnya. Hal ini dapat dimaklumi dengan melihat latar belakang sejarah yang terjadi pada waktu pembentukan undang-undang yaitu masih terbatasnya teknologi dan pengembangan sumber-sumber agraria di air, udara, tambang, hutan dan lainnya. Pada saat itu sumber daya alam yang dipandang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak adalah sebatas tanah. Ketika zaman telah berubah dan teknologi serta kebutuhan masyarakat semakin meningkat seiring dengan menipisnya lahan maka eksplorasi laut, udara, hutan dan tambang menjadi penting adanya. Disinilah dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan.
Sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan agraria tidak dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang payung sebagaimana dikenal di negara lain sebagai “umbrella act” atau zaman orde lama disebut undang-undang pokok. Apabila kita mau konsisten dalam menerapkan sistem dan tata urutan perundang-undangan maka istilah undang-undang pokok tidak akan bisa dibuat. A. Hamid S. Attamimi sebagaimana pendapatnya ditulis oleh Maria Farida Indrati S berpendapat bahwa di Indonesia Undang-undang Pokok (undang-undang yang merupakan induk dari undang-undang lain) tidak dikenal. Hal ini dikarenakan semua undang-undang di Indonesia mempunyai hirarki yang sama dan semuanya dibentuk oleh Presiden bersama-sama DPR. Jadi disini tidak dikenal pengertian raamwet, kaderwet atau pun moederwet sebagaimana ada di negeri Belanda.
Indonesian berdasarkan UUD 1945 tidak mengenal berbagai jenis undang-undang. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 UUD 1945 hanya terdapat satu jenis undang-undang. Dengan demikian apau nama undang-undang yang dihasilkan maka kedudukannya adalah sama, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Di Belanda ada yang disebut raamwet, basiswet, atau moederwet. Pembentuk wet di Belanda adalah pembentuk grondwet (undang-undang dasar) dan pembentuk basiswet sehingga hirarkinya dapat diatur oleh pembentuk wet sendiri. Di Indonesia pembentuk UUD berbeda dengan pembentuk undang-undang sehingga produknya, apapun namanya, sama saja tingkatannya.
Merenda Konklusi
Prinsip pengaturan yang perlu ditekankan disini sebanarnya bukan membuat undang-undang yang bersifat pokok, namun antar undang-undang maupun peraturan organiknya harus sinkron dan harmonisi. Menatap pada perubahan sistem hubungan antara pusat dan daerah yang di dalamnya juga menyangkut perubahan kewenangan maka sudah saatnya sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan dengan merubah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan dan memberikan akses yang besar bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Ketika masyarakat dilibatkan maka kebijakan pertanahan pada khususnya dan sumber-sumber agraria yang lain akan mengakar pada kepentingan masyarakat lokal. Perkara kesejahteraan, itu hanya persoalan dampak sehingga akan tumbuh dengan sendirinya apabila setiap warga negara mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber agraria.

2 Comments

2 Responses

  1. tyas says:

    sgt bguzzhhtt :)

  2. tyas says:

    coba di ringkas :(

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>