PENDIDIKAN KEAHLIAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PENDIDIKAN KEAHLIAN PERANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kerjasama:
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
dan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM RI

PUSAT PENGEMBANGAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2009

A. Latar Belakang
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.
Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundang-undangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.
Disampin itu, dengan adanya desentralisasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka kemampuan membuat dan merumuskan produk hukum (legislative drafting) bagi pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah menjadi sangat penting. Terutama dalam hal mewujudkan salah satu pilar negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
Kemampuan legislative drafting yang tinggi diharapkan akan mampu menciptakan produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kepentingan pemerintahan ke depan dan terwujudnya sistem hukum yang baik dan pada akhirnya mampu menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepatian hukum. Tanpa kemampuan legislative drafting yang cukup, pembentuk peraturan perundang-undangan dikhawatirkan akan mengalami banyak kesulitan dan hambatan untuk merancang peraturan yang sesuai dengan asas-asas hukum dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang dihasilkan pun akan kurang melindungi hak-hak masyarakat tetapi malah represif dan menghisap hak-hak rakyat.
Selama ini pendidikan yang mendasari para pembentuk peraturan perundang-undangan pada umumnya adalah pendidikan formal di perguruan tinggi (S1 hukum) dan/atau pendidikan kediklatan. Pembelajaran di S1 tentunya tidak terfokus pada pembentukan perundang-undangan karena yang dipelajari adalah hukum pada umumnya dan pembentukan peraturan perundang-undangan hanya merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan 2 sampai dengan 4 sks. Sementara itu pendidikan kediklatan yang khusus di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan waktunya cukup singkat berkisar 3 hari. Khusus untuk diklat jabatan fungsional perancang dan pernyusun peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan Depkumham RI waktunya memang cukup lama, 75 hari, namun tidak semua pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan dapat mengikutinya karena keterbatasan kapasitas. Akibatnya, dalam setahun ribuan perda dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dan puluhan undang-undang dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi.
Berdasarkan kondisi faktual tersebut mendesak diperlukan sebuah pendidikan profesional yang berorientasi pada peningkatan kemampuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendidikan tersebut khusus bagi orang yang berkecimpung dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yakni anggota DPR/DPRD, pemerintah pusat dan daerah, pemerhati hukum, dan lembaga swadaya masyarakat yang sering melakukan advokasi kebijakan. Urgensi pendidikan profesional tersebut adalah sebagai wahana untuk memahami paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif, llmu perundang-undangan, dasar-dasar konstitusional, jenis, fungsi dan materi muatan, serta teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.
Diharapkan, setelah peserta menempuh pendidikan profesional tersebut maka terampil menyusun dan mampu menganalisis rancangan peraturan perundang-undangan serta semakin memahami teori perundang-undangan dari sisi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
B. Nama Lembaga
PENDIDIKAN KEAHLIAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
C. Status dan Kedudukan
Status lembaga ini adalah sebagai unsur unit pelaksana teknis dalam organisasi penyelenggara pendidikan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kedudukan lembaga ini berada dibawah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang pelaksanaan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Perundang-undangan dan Kelembagaan Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
D. Tujuan Lembaga
Pendidikan ini bertujuan untuk :
a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai perancang peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatkan kemampuan analisis rancangan maupun produk peraturan peraturan perundang-undangan;
c. Menciptakan sumberdaya penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan yang memahami dan mampu mengimplementasikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Sasaran
Sasaran peserta pendidikan ini adalah :
a. Anggota DPR/DPRD;
b. Pegawai di lingkungan lembaga-lembaga negara;
c. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
d. Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
e. Pegawai/karyawan di lingkungan perusahaan swasta;
f. Dosen PTN/PTS yang berminat;
g. Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat.
F. Model Pendidikan dan Penyelenggaraan
Sebagai sebuah pendidikan profesional yang diikuti oleh para profesional dengan bidang pekerjaan khusus maka model pendidikannya berbasis Andragogi. Dalam konteks pendidikan tersebut proses pembelajarannya mengedepankan peserta pendidikan sebagai pusat pembelajaran (student centered learning) dan Case based Learning (CBL). Aspek afektif dan psikomotorik untuk mahir menyusun racangan peraturan ditonjolkan.
Pada tahun pertama penyelenggaraan pendidikan ini, penyelenggaraannya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Bentuk kerjasama tersebut adalah dalam bidang penyediaan pengajar, standar evaluasi, dan pengeluaran sertikat kelulusan.
G. Kompetensi
Pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dan karakteristik sebagai seorang perancang dan analis Peraturan Perundang-undangan dengan kompetensi:
a. Pengetahuan;
- mengetahui sumber data dan bahan yang terkait dengan penyusunan PUU;
- mampu mengolah data dan menyajikan data dan informasi;
- memahami metode penelitian;
- memahami konsep perencanaan hukum;
- memahami landasan yuridis dan formil pembentukan PUU;
- memahami dasar-dasar pembentukan PUU;
- mengetahui program jangka pendek, menengah, dan panjang di bidang hukum;
- mengetahui jenis-jenis peraturan perundang-undangan;
- mengetahui proses PTUN dan MK;
- memahami penuangan kebijakan ke dalam PUU.
b. Keterampilan;
- mampu membuat laporan secara sistematis;
- mampu menyusun konsep instrumen hukum;
- mampu berpikir analitis.
c. Sikap perilaku.
- Integritas diri dan tingkat kedisiplinan;
- kerja sama;
- Prakarsa dan kepuasan kerja.
H. Kurikulum dan Mata Pendidikan dan Pelatihan
a. Komponen A (5%)
1. Etika Perancang;
2. Moral dan Etika;
b. Komponen B (20%)
1. Ilmu Perundang-undangan;
2. Dasar-dasar Konstitusional;
3. Jenis, Fungsi, Materi Peraturan Perundang-undangan;
4. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahasa Peraturan Perundang-undangan;
6. Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
7. Metodologi Penelitian Dokumenter dan empiris;
8. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Legislasi Semu dan Penetapan;
10. Naskah Akademik;
11. Proses Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
12. Pengharmonisasian/Pensinkronisasian Peraturan Perundang-undangan.
c. Komponen C (10%)
1. Peranan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam Pembangunan Hukum nasional;
2. Peranan DPR/DPD/DPRD dalam Penyusunan dan Pembahasan RUU;
3. Peranan Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional;
4. Efektifitas Peraturan Perundang-undangan dalam Masyarakat;
5. Proses Penyusunan Peraturan Daerah;
6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Proses Penyusunan Peraturan Daerah;
8. Hak Asasi Manusia;
9. Masalah Aktual dalam Perkembangan Hukum.
d. Komponen D (65%)
1. Pengarahan Kediklatan;
2. Dinamika Kelompok.
3. Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
4. Kunjungan Lapangan;
5. Seminar
6. Ujian.
I. Metode Pembelajaran
a. Ceramah dan Tanya Jawab;
b. Latihan/aplikasi Perancangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
c. Diskusi dan Seminar;
d. Simulasi/Role Playing;
e. Studi Kasus Mandiri dan Kelompok;
f. Ujian.
J. Waktu Penyelenggaraan
Pendidikan ini diselenggarakan selama 6 bulan (satu semester) dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 200. Setiap jam pelajaran adalah 45 menit. Dalam seminggu, pendidikan diselenggarakan selama satu hari yaitu pada hari Sabtu mulai pukul 09.00 s.d. 16.30 WIB.
K. Pemantauan dan Evaluasi
a. Aspek Sikap/Affective
• Integritas Diri;
Disiplin (ketaatan, kepatuhan, komitmen)
- kehadiran
- ketepatan waktu penyelesaian tugas.
• Kerjasama;
Kemampuan berkoordinasi dan bekerja kelompok
- kontribusi
- keutuhan dan kekompakan
- tidak mendikte dan mendominasi
- menerima pendapat
• Prakarsa/Job Satisfaction.
- Mampu menyampaikan ide/gagasan
- membuat iklim diklat kondusif dan menggairahkan
- mampu membuat saran/ide
- aktif mengajukan pertanyaan yang relevan
- mampu mengendalikan diri, waktu, situasi, dan lingkungan.
b. Aspek Penguasaan Materi
• Topik Khusus
Membahas permasalahan aktual
• Pengusaan Materi Lainnya
1. Kuis/Latihan (20%)
- diakhir sesi mata kuliah tertentu;
- pemahaman terhadap materi
- aplikasi terhadap materi.
2. Studi Kasus (40%)
Diwajibkan membuat makalah mengenai isu aktual
3. Latihan Menyusun Peraturan Perundang-undangan/Skill Utama (40%)
c. Metode penilaian
• Aspek Sikap/Affective
- kegiatan belajar di kelas
- kegiatan pembuatan dan penyusunan studi kasus dan latihan
- Kegiatan di asrama/pusdiklat
- Diskusi dan Seminar.
• Aspek Penguasaan Materi
- Sistematika/berpikir sistematis
- Partisipasi peserta di kelas (Belajar/Diskusi/Seminar)
- Pemahaman terhadap materi yang diberikan
- Aplikasi terhadap materi
- Teknik dan kemampuan presentasi dan penguasaan materi
• Uji Kompetensi
- pemahaman terhadap materi-materi yang diberikan
- kemampuan intelektual.
d. Evaluasi Penilaian/Kelulusan
• Penilaian dilakukan dengan rentang angka dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus)
• Kehadiran (absensi)
- Mutlak
• Aspek Sikap/Affective
- Prasyarat
- Minimal Nilai 70
• Aspek Pengusaan Materi (Topik Khusus)
- Prasyarat
- Lulus/Tidak Lulus*
• Aspek Pengusaan Materi Lainnya
- Prasyarat
- Minimal Nilai 70
• Uji Kompetensi
- Penilaian Akhir Kelulusan
- Minimal Nilai 70
a. Kualifikasi Kelulusan:
- Nilai 95,0 – 100 = Sangat Memuaskan
- Nilai 90,0 – 94,9 = Memuaskan
- Nilai 80,0 – 89,9 = Baik Sekali
- Nilai 70,0 – 79,9 = Baik
- Nilai 00,0 – 69,9 = Tidak Lulus
b. Bila dalam penentuan rangking/peringkat terdapat nilai uji kompetensi yang sama, maka yang menjadi bahan pertimbangan lain adalah nilai Aspek Penguasaan Materi Lainnya (Studi Kasus, Latihan, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan/Seminar) dan aspek sikap/affective serta topik khusus menjadi bahan pertimbangan berikutnya.
c. Kepada Peserta yang dinyatakan lulus Pendidikan diberikan Sertifikat Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Transkrip Nilai.
d. Salinan Sertifikat dan Transkrip Nilai dikirim kepada:
- Pimpinan Instansi dari peserta yang bersangkutan;
- Instansi Pembina (Dep. Kumham).
i. Tim Penilai, Kualifikasi, dan Peringkat (rangking)
Tim Evaluasi kelulusan: Ditjen. PP dan Penyelenggara
L. Struktur Penyelenggara
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum UB
Pengarah : PD I, PD II, PD III
Direktur : DR A Latief Fariqun, SH MH
Wakil Direktur : Aan Eko Widiarto, SH MHum
Bidang Pengajaran dan Pelatihan : Edy Roesanto, SH MH
Bidang Sarana dan Prasarana : Sujono, SH
Bidang Evaluasi dan Kerjasama : Herlin Wijayati, SH MS
Bidang Keuangan : Andri Cahyono, SH
M. Biaya
Biaya pendidikan sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan uang pendaftaran Rp. 500.000,00
N. Penutup
Mengingat pentingnya kegiatan ini, besar harapan kami kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kami mohon bantuan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami kendala dan bermanfaat.

1 Comment

One Response

  1. dede kartika says:

    tolong dibagi dong, materi moral dan etika dlm legal drafting

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>