Studi Metode Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di USA

Saat ini isu penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia sangat aktual mengingat problematika hukum yang ada bermula dari proses penyusunan hukum itu sendiri. Ketika proses penyusunan hukum dilakukan dengan aspiratif dan konsisiten prinsip-prinsip hukum maka karakter produk hukumnya menjadi responsif. Sebaliknya, ketika hukum dibentuk hanya atas dasar kepentingan sekelompok orang atau penguasa maka karakter produk hukum yang ada akan menjadi represif. Itulah tesis politik hukum yang dikemukakan Philippe Nonet dan Philip Selznick yang dicoba lebih di dalami dalam konteks penyusunan produk hukum (Legislative Drafting) dalam rangka ketahanan pangan dalam pogram I-MHERE Universitas Brawijaya di The Public Law Center (TPLC) Tulane University School of Law, New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat sejak 15 – 26 Juni 2009. Program tersebut tergolong dalam Overseas Non Degree Training diikuti oleh pengajar Legislative Drafting Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, SH M.Hum.
Pada prinsipnya, sistem hukum Indonesia dengan Amerika adalah berbeda karena Indonesia lebih cenderung mengikuti sistem Civil Law sedangkan Amerika menggunakan Common Law. Namun demikian, dalam konteks globalisasi seperti saat ini, perbedaan sistem tersebut tidak menjadikan pembatas bahkan kecenderungan yang ada adalah terjadi percampuran antar satu sistem hukum dengan yang lain. Disinilah pentingnya studi perbandingan sistem sehingga hal-hal yang positif dari sistim hukum Common Law dalam hal pembentukan hukumnya dapat diresepsi.
Hal yang paling positif dalam studi perbandingan ini adalah dalam konteks metode penyusunan dan teknik drafting peraturan atau biasa disebut bill. Pertama, metode penyusunan hukum di USA, khususnya di Lousiana, sangat terbuka terhadap apa yang mereka sebut “public participation” . Dalam rangka menjaring partisipasi publik mereka menggunakan sarana media masa baik elektronik maupun cetak, bahkan dalam setiap pembahasan bill di Senat maupun House of Representative, publik diberi ruang yang luas untuk memberikan pendapat. Selain publik, mereka juga mengundang secara khusus ahli yang terkait dengan materi pembahasan atau disebut dengan witness. Masyarakat yang tidak bisa hadir di ruang rapat juga bisa memberikan pendapat melalui telephon sehingga setiap rapat rata-rata ada pendapat melalui telephon antara 10 sampai 15 kali. Kedua, secara teknik penyusunan/teknik drafting, sidang-sidang yang dilakukan menggunakan sarana teknologi canggih sehingga untuk proses voting tidak lagi manual tetapi menggunakan sarana digital dan di setiap meja anggota legislatif tersedia lap top, tv monitor, dan sarana digital untuk pengambilan keputusan. TV lokal juga sangat berperan untuk menyebarkan informasi proses persidangan karena selalu diliput.
Sebenarnya selain belajar Legislative Drafting di USA, dalam forum tersebut juga dapat bertukar pikiran dengan sistem yang ada di beberapa negara lain yang juga menjadi peserta pelatihan antara lain Afrika Selatan, Ghana, Kenya, Nigeria, Turk Islands, dan Anggola. Selain itu juga Kanada dan New Zealand karena pemateri juga berasal dari kedua negara tersebut.

2 Comments

2 Responses

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>