INSTRUMEN HAM


1. Pembentukan Hukum HAM Internasional

Secara internasional, HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional (dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara). Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis. Kemudian negara menyatakan persetujuannya dan terikat pada hukum internasional tersebut. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai bagian dari negara mempunyai kewajiban dalam lingkup internasional untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya.

Standar HAM Internasional dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai forum internasional. Proses pembentukan standar ini dilakukan oleh perwakilan negara-negara dalam forum internasional melalui proses yang panjang dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Proses pembentukan ini tidak hanya membahas bentuk dan substansi dari rancangan deklarasi dan perjanjian yang akan disepakati tetapi juga dibahas secara detail pasal per pasal dan kata perkata dari isi perjanjian yang kemudian disepakati menjadi perjanjian internasional oleh negara-negara.

Dalam sistem PBB, setiap perwakilan dari anggota PBB diundang untuk melakukan persiapan dan negosiasi terkait dengan pembentukan standar HAM internasional. Hal ini dilakukan agar semua pandangan dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat diakomodasi dalam rancangan perjanjian atau deklarasi. Dalam membahas racangan tersebut dilakukan penelitian yang mendalam dan perdebatan yang panjang sampi disepakati teks akhir dari perjanjian dan deklarasi. Walaupun pada akhirnya seperti dalam perjanjian internasional masih dibutuhak tindakan lebih lanjut dari negara-negara untuk menandatangani, mesahan atau mengsksesi dan mentransformasikannya ke dalam hukum nasional dari perjanjian tersebut.

Beberapa Badan PBB yang terkait dengan Penegakan Hukum dan Pembentukan standar HAM Internasional:

a. Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly)

Majelis Umum PBB merupakan salah satu organ utama dari PBB yang setiap negara anggota PBB terwakili di dalamnya. Kewengan dari Majelis Umum PBB yang terkait dengan HAM adalah membuat rekomendasi dalam bentuk resolusi, yang diantaranya menghasilkan Resolusi A/RES/217, tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kewenangan untuk membuat organ tambahan (subsidiary organs) yang kemudian membentuk Dewan Hak Asasi Manusia melalui Resolusi A/RES/60/251.

b. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (United Nations Economic and Social Council)

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, seperti halnya Majelis Umum PBB, merupakan organ utama dari PBB. Tugasnya adalah memberikan bantuan kepada Majelis Umum PBB untuk peningkatan kerjasama dalam bidan ekonomi dan sosial. Salah satu badan di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial adalah Komisi HAM PBB (United Nations Commission for Human Rights) yang kemudian digantikan oleh Dewan HAM PBB.

Sebagian besar perjanjian internasional HAM, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights), merupakan perjanjian yang dihasilkan oleh organ PBB ini.

c. Dewan Hak Asasi Manusia (United Nations Human Rights Council)

Dewan HAM PBB, merupakan organ PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/251, yang menggantikan posisi dari Komisi HAM PBB. Tugas utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kedudukan Dewan HAM adalah sebagai badan tambahan dari Majelis Umum PBB.

d. Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM (Sub-Commission on Promotion dan Protection of Human Rigths)

Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM adalah badan dibawah Dewan HAM yang bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat terlindungi secara hukum. Sub Komisi ini terdiri atas 26 ahli HAM.

e. Pertemuan Berkala mengenai Pencegahan Tindak Pidana dan Penanganan Pelaku Tindak Pidana (Periodic Congresses on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders)

2. Sumber Hukum Internasional HAM

Norma dan standar HAM berasal dari hukum internasional. Sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional terdiri dari 3 sumber utama dan 2 sumber tambahan. Sumber hukum tersebut adalah:

a. Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara, bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Bentuknya dapat berupa kovenan, konvensi, perjanjian dan lain-lain.

b. Hukum Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional (Customary International Law) adalah kebiasaan internasional antar negara-negara di dunia, merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai ‘hukum’.

c. Prinsip Hukum Umum

Prinsip Hukum Umum adalah asas hukum umum yang terdapat dan berlaku dalam hukum nasional negara-negara di dunia. Prinsip ini mendasari sistem hukum positif dan lembaga hukum yang ada di dunia.

d. Putusan Hakim

Putusan pengadilan internasional merupakan sumber hukum tambahan dari tiga sumber hukum utama di atas. Keputusan pengadilan ini hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Namun demikian, keputusan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu perkara, yang didasarkan pada tiga sumber hukum utama di atas.

e. Pendapat para ahli hukum internasional

Pendapat ahli hukum internasional yang terkemuka adalah hasil penelitian dan tulisan yang sering dipakai sebagai pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Meskipun demikian, Pendapat tersebut bukan merupakan suatu hukum.

Dalam hukum internasional sebagaimana juga dalam hukum HAM internasional terdapat beberapa bentuk produk hukum, diantaranya adalah:

a. Resolusi adalah keputusan yang diambil oleh suatu badan dalam organisasi internasional dalam hal ini adalah PBB. Di PBB terdapat dua resolusi yang sangat penting, pertama adalah resolusi yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB. Resolusi ini tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun ada beberapa Resolusi yang cukup otoritatif seperti Resolusi tentang DUHAM. Kedua resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamana PBB mempunyai kekuatan hukum, dimana negara anggota PBB harus mengikuti isi dari resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB.

b. Konvensi adalah perjanjian internasional yang jelah mempunyai kekuatan hukum. Konvensi mempunyai nama yang bermacam-macam seperti Kovenant, Pakta, Agreement, Charter (Piagam) dan lain-lain.

c. Protocol dan Annex adalah penjelasan atau aturan lebih lanjut dari Konvensi atau perjanjian internasional. Protokol dan Annex tidak berdiri sendiri dalam pelaksanaannya, karena terkait erat dengan perjanjian induknya.

3. Instrumen Hukum HAM

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 (3):

”Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama …”

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM sebagai berikut:

a. Instrumen Hukum yang Mengikat

· Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB, misalnya (yang terkait dengan penegakan hukum) Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup; hak atas kebebasan dan keamanan diri; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Secara keseluruhan, DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya.

· Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976. Konvenan ini mengatur mengenai:

- Hak hidup;

- Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabat;

- Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;

- Hak untuk tidak dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual;

- Hak atas persamaan kedudukan di depan pengadilan dan badan peradilan; dan

- Hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana.

Kovenan ini telah disahkan oleh lebih dari 100 negara di dunia. Indonesia turut mengaksesinya[1] atau pengesahannya melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005, sehingga mengikat pemerintah beserta aparatnya. Pelaksanaan Kovenan ini diawasi oleh Komite Hak Asasi Manusia.

· Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights)

Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005 mengesahkannya. Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam Kovenan ini adalah[2]:

- Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

- Asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa.

- Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu yang saling terkait satu sama lain.

Seperti halnya Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan ini dalam pelaksanaannya juga diawasi oleh suatu Komite (Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

· Konvensi Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)

Kovensi ini mulai berlaku pada Januari 1951. Indonesia melalui UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan genosida sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Konvensi ini menetapkan Genosida sebagai kejahatan internasional dan menetapkan perlunya kerjasama internasional untuk mencegah dan menghapuskan kejahatan genosida.

· Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia dan Merendahkan Martabat Manusia (Kovensi Menentang Penyiksaan) mulai berlaku sejak Januari 1987. Indonesia mesahkan Konvensi ini melalui UU No. 5 tahun 1998. Kovensi ini mengatur lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya guna: 1) mencegah tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian (refouler), atau pengekstradisian seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan bahaya (karena menjadi sasaran penyiksaan), 2) menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam suatu wilayah kewenangan hukum mempunyai hak untuk mengadu, memastikan agar kasusnya diperiksa dengan segera oleh pihak-pihak yang berwenang secara tidak memihak, 3) menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian yang mereka berikan, 4) menjamin korban memperoleh ganti rugi serta (hak untuk mendapatkan) kompensasi yang adil dan layak. Konvensi ini dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Menentang Penyiksaan (CAT), yang dibentuk berdasarkan aturan yang terdapat didalamnya.

· Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminsasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

Konvensi ini mulai berlaku sejak Januari 1969 dan disah oleh Indonesia melalui UU No. 29 tahun 1999. Terdapat larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, Konvensi ini juga menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul dan suku bangsa. Konvensi ini juga membentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang mengawasi pelaksanaannya.

· Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

Kovensi ini mulai berlaku sejak September 1981 dan dirafikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1984. Sejak pemberlakuannya, konvensi ini telah menjadi instrumen internasional yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sipil. Konvensi ini mensyaratkan agar negara melakukan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan HAM dan kebebasan dasar berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, Konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

· Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)

Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September 1990 dan disahkan oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Dalam Konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak (CRC) untuk mengawasi pelaksanaan isi Konvensi.

· Konvensi Mengenai Status Pengungsi (Convention relating to the Status of Refugees )

Konvesi ini mulai berlaku sejak April 1954. Indonesia belum mesahkan Konvensi ini walaupun menghadapi banyak masalah pengungsi. Pengungsi dibedakan dengan istilah “internaly displaced person” atau pengungsi yang berpindah daerah dalam satu negara. Pengungsi dalam konvensi ini didefinisikan sebagai mereka yang meninggalkan negaranya karena takut disiksa atas alasan ras, agama, kebangsaan, opini politik atau keanggotaan pada kelompok tertentu, tidak bisa atau tidak mau pulang karena ketakutan. Kovensi Pengungsi menentukan empat prinsip HAM dalam menangani pengungsi, yaitu: persamaan hak, tidak adanya pengasingan terhadap hak-hak mereka, universalitas dari hak-hak mereka, serta hak untuk mencari dan mendapatkan suaka dari penghukuman.

b. Instrumen Hukum yang Tidak Mengikat

· Pedoman Berperilaku bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law Enforcement Officials)

Majelis Umum PBB pada tahun 1979 mengeluarkan resolusi 34/169 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagi Penegak Hukum. Pedoman ini memberikan arahan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Terdapat delapan pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab penegak hukum yaitu, perlindungan HAM, penggunaan kekerasan, penanganan terhadap informasi rahasia, pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, perlindungan kesehatan tahanan, pemberantasan korupsi, serta penghargaan terhadap hukum dan undang-undang.

· Prinsip-Prinsip Dasar Mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials)

Prinsip-prinsip ini diadopsi oleh PBB pada tahun 1990, menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api hanya dapat dilakukan jika diperlukan serta sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi yang diatur oleh peraturan perundangan.

· Deklarasi Mengenai Penghilangan Paksa (Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)

Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1992. Di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) pasal yang mengatur mengenai pencegahan tindakan penahanan tanpa tujuan yang jelas atau sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Deklarasi ini mensyaratkan adanya langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, maupun langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah dan menghapuskan tindakan penghilangan paksa.

· Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Declaration on the Elimination of Violence against Women)

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967 telah mengadopsi Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria, serta menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaannya. Deklarasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

· Deklarasi Mengenai Pembela HAM (Declaration on Human Rights Defender)

Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1998. Deklarasi Pembela HAM memberikan perlindungan bagi para pembela HAM dalam melakukan kegiatan mereka. Deklarasi ini tidak membentuk hak-hak baru tetapi lebih pada memberikan panduan bagi para pembela HAM terkait dengan pekerjaan mereka. Digarisbawahi tugas-tugas negara dalam pemenuhan HAM, serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pembela HAM, disamping juga menjelaskan hubungan antara HAM dan hukum nasional suatu negara. Ditegaskan agar para pembela HAM melakukan aktivitasnya dengan cara-cara damai.

· Prinsip-prinsip tentang Hukuman Mati yang Tidak Sah, Sewenang-sewenang dan Sumir (Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions )

Prinsip-prinsip tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Hukuman Mati yang Tidak Sah, Sewenang-sewenang dan Sumir merupakan prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada bulan Mei 2003. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi penegak hukum dalam mengadili para pelaku tindak pidana. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya pengawasan (termasuk kejelasan dalam rantai komando) terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Prinsip-prinsip ini juga mejelaskan secara rinci mengenai jaminan terhadap pemenuhan hak untuk hidup.

4. Pengawasan terhadap Pemenuhan HAM

Pengawasan HAM dibagi dua, yaitu pengawasan di tingkat nasional dan tingkat internasional. Di tingkat nasional, pengawasan dilakukan antara lain oleh:

· Lembaga pemerintah termasuk Polisi;

· Komisi Nasional HAM, Komnas Perempuan dan Komnas Anak;

· Lembaga Swadaya Masyarakat;

· Pengadilan;

· Dewan Perwakilan Rakyat;

· Media Masa;

· Organisasi Profesi seperti IDI dan Peradi;

· Organisasi Keagamaan;

· Pusat Kajian di Universitas.

Adapun pengawasan di tingkat internasional atau PBB didasarkan pada perjanjian internasional mengenai HAM:

Perjanjian Hak Asasi Manusia (Instrumen)

Badan Pengawas Pelaksanaan Perjanjian

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights)

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Committee on Economic Social and Cultural Rights)

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee)

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Ras

Komite Penghapusan Diskriminasi Ras (Committee on Elimination Racial Discrimination)

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Committee on Eliminations Discrimination Against Women)

Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kenjam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

Komite Menentang Penyiksaan (Committee on Against Torture)

Konvensi Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child)

Komite Hak Anak (Committee on Rights of the Child)

Setiap perjanjian internasional HAM mempunyai sistem pengawasan yang berbeda-beda. Walaupun sistem pengawasan dari setiap konvensi mengenai HAM berbeda-beda tetapi satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Pengawasan ini berfungsi untuk mengiventarisasi secara periodik dan sistematik terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara terkait dengan pelaksanaan kewajiban yang terdapat di dalam konvensi. Pengawasan ditujukan agar terjadi dialog antara komite HAM terkait dengan negara-negara peserta yang bertujuan untuk membantu transformasi konvensi HAM internasional kedalam perundang-undangan nasional serta membantu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Dialog ini dilakukan secara terbuka antara Komite dan wakil dari negara.

2. MENGITEGRASIKAN INSTRUMEN HUKUM HAM INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM NASIONAL

1. Teori Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Dalam Pasal 27 dari Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (the Law of the Treaties) ditegaskan bahwa negara tidak dapat menjadikan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak dapat menjalankan kewajiban perjanjian internasional. Pada sisi lain negara mempunyai kebebasan untuk menentukan acuannya dalam melaksanakan kewajibannya dalam hukum internasional dan menyesuaikan hukum nasionalnya dengan hukum internasional. Walaupun dalam sistem hukum internasional dan sistem nasional terdapat perbedaan yang sangat jelas, tetapi juga terdapat kesamaan pada sisi lain, untuk itu maka sebaiknya aparat penegak hukum, sebagai bagian dari negara, harus mengetahui dengan baik bagaimana hubungan antara hukum internsional dengan hukum nasional negara yang bersangkutan.

Terdapat dua teori untuk menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, agar negara dapat menyesuaikan hukum nasionalnya dengan kewajibannya di dalam hukum internsional. Kedua teori terseubut adalah sebagai berikut:

1. Teori monisme, didasarkan pada pemikiran bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah satu kesatuan sistem hukum.[3] Dengan demikian maka jika suatu negara telah meratifikasi dan menjadi pihak dalam perjanjian internasional untuk melindungan HAM, maka secara otomatis perjanjian internasional itu menjadi hukum nasionalnya.

2. Teori dualisme, didasarkan pada pemikiran bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah.[4] Sehingga untuk menerapkan hukum internasional yang melindungi HAM, misalnya, ratifikasi saja tidak cukup, perlu adanya suatu transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, yang biasanya dilakukan melalui undang-undang yang dibuat oleh parlemen.

Dalam menerapkan kedua teori tersebut negara dapat memprakteknya dalam berbagai macam cara untuk menjadi hukum nasional, diantaranya adalah:

1. Konstitusi, dengan menyebutkan perlindungan HAM dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang dasar yang diambil dari DUHAM, ICCPR atau ICESCR;

2. Perundang-undangan nasional, mengeluarkan undang-undang mengenai HAM yang menjelaskan lebih terperinci mengenai HAM yang ada di dalam konstitusi;

3. Inkorporasi, dengan menjadikan perjanjian internasional mengenai HAM menjadi hukum nasionalnya sehingga segala hak dan kewajiban yang ada dalam hukum internasional menjadi hak dan kewajiban di dalam hukum nasionalnya. Praktek ini biasa dilakukan olen negara Inggris;

4. Pemberlakuan secara langsung, perjanjian internasional mengenai HAM langsung menjadi hukum nasional setelah negara yang bersangkutan menyatakan ratifikasi atas perjanjian internasional tersebut;

5. Interpretasi dalam sistem common law, dalam penerapan prinsip ini hakim dapat mendasarkan putusannya pada interpretasi atas hukum HAM internasional atau yurisprudensi kasus-kasus HAM diputus oleh pengadilan internasional;

6. Jika terdapat kekosongan hukum, dibeberapa negara, jika terjadi kekosongan hukum mengenai HAM, hakim dan advokat dapat mendasarkan pada hukum internasional, putusan kasus-kasus internasional atau pada kasus-kasus dari negara lain untuk dapat menerapkan prinsip dasar dari HAM. Tetapi hal ini sangat bergantung pada situasi dan kondiri hukum dari negara yang bersangkutan.

2. Praktik Pengitegrasian Perjanjian Internasional ke dalam Hukum Nasional di Indonesia

Di Indonesia pratik pengesahan atau pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional di dasarkan atas Undang Undanga No. 24 tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional. Indonesia adalah negara yang menganut paham dualisme, hal ini terlihat dalam Pasal 9 ayat 2 UU No. 24 tahun 2000, dinyatakan bahwa,

”Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.”

Dengan demikian pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional indonesia tidak serta merta. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya.

Perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan melalui undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau dengan keputusan presiden.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang apabila berkenaan dengan:

  1. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara
  2. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara
  3. kedaulatan atau hak berdaulat negara
  4. hak asasi manusia dan lingkungan hidup
  5. pembentukan kaidah hukum baru
  6. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.[5]

Perjanjian internasional yang tidak disebutkan di atas dapat disahkan melalui keputusan presiden, tanpa perlu adanya persetujuan dari parlemen.

Dengan demikian pemberlakuan perjanjian internasional mengenai HAM kedalam hukum internasional perlu adanya pengesahan dari parlemen agar dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional Indonesia.

3. HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM NASIONAL

1. Latar Belakang

Negara (termasuk di dalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya) dalam melaksanakan tindakan-tindakannya harus dilandasi oleh peraturan hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Negara bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, perlindungan hak-hak, kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya. Sifat dari negara hukum adalah dimana alat-alat perlengkapan negara bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.[6]

Negara hukum mempunyai ciri sebagai berikut[7]:

· Pengakuan dan perlindungan HAM;

· Peradilan yang bebas dan tidak memihak;

· Didasarkan pada rule of law.

Dengan demikian, dalam negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan HAM yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kemauan pribadi atau kelompok.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindunga HAM warganya, hal ini tertuan dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang asli. Walaupun tidak secara langsung terdapat kata-kata HAM tetapi dari beberapa bagian baik dalam pembukaannya dan batang tubuhnya dinyatakan bahwa HAM dijamin dalam UUD 1945. Hak-hak tersebut adalah hak semua bangsa untuk merdeka (alinea pertama pembukaan), hak atas persamaan di hadapan hukum dan dalam pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), hak atas pekerjaan (Pasal27 ayat (2)), hak atas penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)), kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28), kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28), kebebasan beragama (Pasal 29 ayat (2)), dan hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Dalam sejarah Indonesia, ketika Indonesia baru saja diakui sebagai negara oleh Belanda, bentuk dari negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tahun 1949-1950. Di dalam Konstitusi RIS ini setidak-tidaknya terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai HAM secara eksplisit sebanyak 35 pasal dari 197 pasal yang ada. HAM dalam Konstitusi RIS diatur dalam Bab V yang berjudul “Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia”. Namun hal ini hanya berlaku selama 8,5 bulan karena Indonesia kembali kepada negara kesatuan dan ditetapkanya UUD Sementara RI.[8]

Setidaknya kemajuan yang sama, secara konstitusional, juga terdapat dalam-Undang Dasar Sementara RI (UUDSRI) dengan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Terdapat 38 pasal dalam UUDSRI, 1950 (dari keseluruhan 146 pasal, atau sekitar 26 persen) yang mengatur HAM. HAM diatur dalam Bagian V tentang “Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia”. Namun hal ini hanya berlansung dari 15 Agustus 1950-4 Juli 1959.[9] Dengan Dekrit Presiden 1959 yang mengembalikan konstitusi Indonesia kembali kepada UUD 1945 yang berlansung sampai dengan pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru sejak 1993 mulai tampak memperhatikan masalah HAM. Diantaranya adalah melalui GBHN maupun pelembagaan HAM melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993. Pada tahun 1998 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) dicanangkan melalui Keputusan Presiden No. 129 tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 40 tahun 2004. Langkah-langkah ini kemudian diikuti dengan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No. 5 tahun 1998 dan Konvensi Anti Diskriminasi Ras melalui UU No. 29 tahun 1999.

Langkah-langkah yang telah diambil tersebut diperkuat dengan

· TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tertanggal 13 November 1998, yang disusul dengan ditetapkannya

· UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia oleh Presiden dan DPR sebagai undang-undang ”payung” bagi semua peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk kemudian. Pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan dan pesahkanan beberapa konvensi internasional mengenai HAM menunjukkan bahwa secara de jure pemerintah telah mengakui HAM yang bersifat universal.

· Perkembangan selanjutnya adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557, serta

· Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558. Hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya.

Dalam UU No. 39 tahun 1999 Pasal 104 ayat (1) dinyatakan bahwa perlu dibentuk pengadilan HAM untuk mengadili para pelanggar HAM yang berat. Hal tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh Presiden dan DPR untuk mengadili pelanggar HAM yang berat.

Perubahan kedua UUD 1945 Bab XA juga memuat mengenai HAM yang terdiri dari 10 pasal (Pasal 28A -28J). Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perubahan kedua UUD 1945 tersebut merangkum ketentuan yang terdapat dalam 106 pasal UU No. 39 tahun 1999, sehingga menjadikan HAM sebagai hak-hak konstitusional. Namun demikian, berhasil tidaknya penegakan HAM di Indonesia sangat bergantung pada penegakan hukum, termasuk didalamnya fungsi aparat penegak hukum.

2. Instrumen Hukum HAM Nasional

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap HAM, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun HAM dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hak Hidup (Pasal 9);

2. Hak untuk Berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10);

3. Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16);

4. Hak Memperoleh keadilan (Pasal 17-19);

5. Hak Kebebasan Pribaditurut serta dalam Pemerintahan (Pasal 20-27);

6. Hak atas Rasa Aman (Pasal 28-35);

7. Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42);

8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-44);

9. Hak-hak Perempuan (Pasal 45 – 51);

10. Hak-hak Anak (Pasal 52 -66).

UU No. 39 tahun 1999 mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia, sehingga pemerintah selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Hal ini meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan lain-lain.

Selain dari HAM yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999, terdapat juga pengaturan kewajiban dasar manusia, yaitu:

1. Setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM;

2. Kewajiban warga negara wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara;

3. Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain;

4. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.


[1] Aksesi adalah keikutsertaan suatu negara dalam perjanjian internasional tanpa negara tersebut ikut serta dalam perundingan dan penandatanganan perjanjian tersebut.

[2] International Human Rights Standards for Law Enforcement.

[3] Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumi, Bandung 2003, hal 65,

[4] I A Shearer, Starke’s International Law, 11th ed., Butterworths, USA, 1984, hal 64, Aliran ini pernah sangat berpengaruh di Jerman dan Italia. Para pemuka aliran ini adalah Triepel dan Anziloti.

[5] Ibid, Pasal 10

[6] Sentra HAM, Panduan Umum Untuk Pelatihan HAM (Depok : Sentra HAM, 2003) hal. 5

[7] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta :PT Gramedia, 1989) hal 57.

[8] El –Muhtaj, op.cit, hal. 62

[9] Ibid. hal 63

0 Comments

Studi Metode Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di USA

Saat ini isu penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia sangat aktual mengingat problematika hukum yang ada bermula dari proses penyusunan hukum itu sendiri. Ketika proses penyusunan hukum dilakukan dengan aspiratif dan konsisiten prinsip-prinsip hukum maka karakter produk hukumnya menjadi responsif. Sebaliknya, ketika hukum dibentuk hanya atas dasar kepentingan sekelompok orang atau penguasa maka karakter produk hukum yang ada akan menjadi represif. Itulah tesis politik hukum yang dikemukakan Philippe Nonet dan Philip Selznick yang dicoba lebih di dalami dalam konteks penyusunan produk hukum (Legislative Drafting) dalam rangka ketahanan pangan dalam pogram I-MHERE Universitas Brawijaya di The Public Law Center (TPLC) Tulane University School of Law, New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat sejak 15 – 26 Juni 2009. Program tersebut tergolong dalam Overseas Non Degree Training diikuti oleh pengajar Legislative Drafting Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, SH M.Hum.
Pada prinsipnya, sistem hukum Indonesia dengan Amerika adalah berbeda karena Indonesia lebih cenderung mengikuti sistem Civil Law sedangkan Amerika menggunakan Common Law. Namun demikian, dalam konteks globalisasi seperti saat ini, perbedaan sistem tersebut tidak menjadikan pembatas bahkan kecenderungan yang ada adalah terjadi percampuran antar satu sistem hukum dengan yang lain. Disinilah pentingnya studi perbandingan sistem sehingga hal-hal yang positif dari sistim hukum Common Law dalam hal pembentukan hukumnya dapat diresepsi.
Hal yang paling positif dalam studi perbandingan ini adalah dalam konteks metode penyusunan dan teknik drafting peraturan atau biasa disebut bill. Pertama, metode penyusunan hukum di USA, khususnya di Lousiana, sangat terbuka terhadap apa yang mereka sebut “public participation” . Dalam rangka menjaring partisipasi publik mereka menggunakan sarana media masa baik elektronik maupun cetak, bahkan dalam setiap pembahasan bill di Senat maupun House of Representative, publik diberi ruang yang luas untuk memberikan pendapat. Selain publik, mereka juga mengundang secara khusus ahli yang terkait dengan materi pembahasan atau disebut dengan witness. Masyarakat yang tidak bisa hadir di ruang rapat juga bisa memberikan pendapat melalui telephon sehingga setiap rapat rata-rata ada pendapat melalui telephon antara 10 sampai 15 kali. Kedua, secara teknik penyusunan/teknik drafting, sidang-sidang yang dilakukan menggunakan sarana teknologi canggih sehingga untuk proses voting tidak lagi manual tetapi menggunakan sarana digital dan di setiap meja anggota legislatif tersedia lap top, tv monitor, dan sarana digital untuk pengambilan keputusan. TV lokal juga sangat berperan untuk menyebarkan informasi proses persidangan karena selalu diliput.
Sebenarnya selain belajar Legislative Drafting di USA, dalam forum tersebut juga dapat bertukar pikiran dengan sistem yang ada di beberapa negara lain yang juga menjadi peserta pelatihan antara lain Afrika Selatan, Ghana, Kenya, Nigeria, Turk Islands, dan Anggola. Selain itu juga Kanada dan New Zealand karena pemateri juga berasal dari kedua negara tersebut.

2 Comments

PENDIDIKAN KEAHLIAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PENDIDIKAN KEAHLIAN PERANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kerjasama:
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
dan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM RI

PUSAT PENGEMBANGAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2009

A. Latar Belakang
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.
Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundang-undangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.
Disampin itu, dengan adanya desentralisasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka kemampuan membuat dan merumuskan produk hukum (legislative drafting) bagi pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah menjadi sangat penting. Terutama dalam hal mewujudkan salah satu pilar negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
Kemampuan legislative drafting yang tinggi diharapkan akan mampu menciptakan produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kepentingan pemerintahan ke depan dan terwujudnya sistem hukum yang baik dan pada akhirnya mampu menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepatian hukum. Tanpa kemampuan legislative drafting yang cukup, pembentuk peraturan perundang-undangan dikhawatirkan akan mengalami banyak kesulitan dan hambatan untuk merancang peraturan yang sesuai dengan asas-asas hukum dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang dihasilkan pun akan kurang melindungi hak-hak masyarakat tetapi malah represif dan menghisap hak-hak rakyat.
Selama ini pendidikan yang mendasari para pembentuk peraturan perundang-undangan pada umumnya adalah pendidikan formal di perguruan tinggi (S1 hukum) dan/atau pendidikan kediklatan. Pembelajaran di S1 tentunya tidak terfokus pada pembentukan perundang-undangan karena yang dipelajari adalah hukum pada umumnya dan pembentukan peraturan perundang-undangan hanya merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan 2 sampai dengan 4 sks. Sementara itu pendidikan kediklatan yang khusus di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan waktunya cukup singkat berkisar 3 hari. Khusus untuk diklat jabatan fungsional perancang dan pernyusun peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan Depkumham RI waktunya memang cukup lama, 75 hari, namun tidak semua pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan dapat mengikutinya karena keterbatasan kapasitas. Akibatnya, dalam setahun ribuan perda dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dan puluhan undang-undang dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi.
Berdasarkan kondisi faktual tersebut mendesak diperlukan sebuah pendidikan profesional yang berorientasi pada peningkatan kemampuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendidikan tersebut khusus bagi orang yang berkecimpung dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yakni anggota DPR/DPRD, pemerintah pusat dan daerah, pemerhati hukum, dan lembaga swadaya masyarakat yang sering melakukan advokasi kebijakan. Urgensi pendidikan profesional tersebut adalah sebagai wahana untuk memahami paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif, llmu perundang-undangan, dasar-dasar konstitusional, jenis, fungsi dan materi muatan, serta teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.
Diharapkan, setelah peserta menempuh pendidikan profesional tersebut maka terampil menyusun dan mampu menganalisis rancangan peraturan perundang-undangan serta semakin memahami teori perundang-undangan dari sisi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
B. Nama Lembaga
PENDIDIKAN KEAHLIAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
C. Status dan Kedudukan
Status lembaga ini adalah sebagai unsur unit pelaksana teknis dalam organisasi penyelenggara pendidikan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kedudukan lembaga ini berada dibawah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang pelaksanaan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Perundang-undangan dan Kelembagaan Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
D. Tujuan Lembaga
Pendidikan ini bertujuan untuk :
a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai perancang peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatkan kemampuan analisis rancangan maupun produk peraturan peraturan perundang-undangan;
c. Menciptakan sumberdaya penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan yang memahami dan mampu mengimplementasikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Sasaran
Sasaran peserta pendidikan ini adalah :
a. Anggota DPR/DPRD;
b. Pegawai di lingkungan lembaga-lembaga negara;
c. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
d. Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
e. Pegawai/karyawan di lingkungan perusahaan swasta;
f. Dosen PTN/PTS yang berminat;
g. Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat.
F. Model Pendidikan dan Penyelenggaraan
Sebagai sebuah pendidikan profesional yang diikuti oleh para profesional dengan bidang pekerjaan khusus maka model pendidikannya berbasis Andragogi. Dalam konteks pendidikan tersebut proses pembelajarannya mengedepankan peserta pendidikan sebagai pusat pembelajaran (student centered learning) dan Case based Learning (CBL). Aspek afektif dan psikomotorik untuk mahir menyusun racangan peraturan ditonjolkan.
Pada tahun pertama penyelenggaraan pendidikan ini, penyelenggaraannya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Bentuk kerjasama tersebut adalah dalam bidang penyediaan pengajar, standar evaluasi, dan pengeluaran sertikat kelulusan.
G. Kompetensi
Pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dan karakteristik sebagai seorang perancang dan analis Peraturan Perundang-undangan dengan kompetensi:
a. Pengetahuan;
- mengetahui sumber data dan bahan yang terkait dengan penyusunan PUU;
- mampu mengolah data dan menyajikan data dan informasi;
- memahami metode penelitian;
- memahami konsep perencanaan hukum;
- memahami landasan yuridis dan formil pembentukan PUU;
- memahami dasar-dasar pembentukan PUU;
- mengetahui program jangka pendek, menengah, dan panjang di bidang hukum;
- mengetahui jenis-jenis peraturan perundang-undangan;
- mengetahui proses PTUN dan MK;
- memahami penuangan kebijakan ke dalam PUU.
b. Keterampilan;
- mampu membuat laporan secara sistematis;
- mampu menyusun konsep instrumen hukum;
- mampu berpikir analitis.
c. Sikap perilaku.
- Integritas diri dan tingkat kedisiplinan;
- kerja sama;
- Prakarsa dan kepuasan kerja.
H. Kurikulum dan Mata Pendidikan dan Pelatihan
a. Komponen A (5%)
1. Etika Perancang;
2. Moral dan Etika;
b. Komponen B (20%)
1. Ilmu Perundang-undangan;
2. Dasar-dasar Konstitusional;
3. Jenis, Fungsi, Materi Peraturan Perundang-undangan;
4. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahasa Peraturan Perundang-undangan;
6. Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
7. Metodologi Penelitian Dokumenter dan empiris;
8. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Legislasi Semu dan Penetapan;
10. Naskah Akademik;
11. Proses Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
12. Pengharmonisasian/Pensinkronisasian Peraturan Perundang-undangan.
c. Komponen C (10%)
1. Peranan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam Pembangunan Hukum nasional;
2. Peranan DPR/DPD/DPRD dalam Penyusunan dan Pembahasan RUU;
3. Peranan Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional;
4. Efektifitas Peraturan Perundang-undangan dalam Masyarakat;
5. Proses Penyusunan Peraturan Daerah;
6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Proses Penyusunan Peraturan Daerah;
8. Hak Asasi Manusia;
9. Masalah Aktual dalam Perkembangan Hukum.
d. Komponen D (65%)
1. Pengarahan Kediklatan;
2. Dinamika Kelompok.
3. Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
4. Kunjungan Lapangan;
5. Seminar
6. Ujian.
I. Metode Pembelajaran
a. Ceramah dan Tanya Jawab;
b. Latihan/aplikasi Perancangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
c. Diskusi dan Seminar;
d. Simulasi/Role Playing;
e. Studi Kasus Mandiri dan Kelompok;
f. Ujian.
J. Waktu Penyelenggaraan
Pendidikan ini diselenggarakan selama 6 bulan (satu semester) dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 200. Setiap jam pelajaran adalah 45 menit. Dalam seminggu, pendidikan diselenggarakan selama satu hari yaitu pada hari Sabtu mulai pukul 09.00 s.d. 16.30 WIB.
K. Pemantauan dan Evaluasi
a. Aspek Sikap/Affective
• Integritas Diri;
Disiplin (ketaatan, kepatuhan, komitmen)
- kehadiran
- ketepatan waktu penyelesaian tugas.
• Kerjasama;
Kemampuan berkoordinasi dan bekerja kelompok
- kontribusi
- keutuhan dan kekompakan
- tidak mendikte dan mendominasi
- menerima pendapat
• Prakarsa/Job Satisfaction.
- Mampu menyampaikan ide/gagasan
- membuat iklim diklat kondusif dan menggairahkan
- mampu membuat saran/ide
- aktif mengajukan pertanyaan yang relevan
- mampu mengendalikan diri, waktu, situasi, dan lingkungan.
b. Aspek Penguasaan Materi
• Topik Khusus
Membahas permasalahan aktual
• Pengusaan Materi Lainnya
1. Kuis/Latihan (20%)
- diakhir sesi mata kuliah tertentu;
- pemahaman terhadap materi
- aplikasi terhadap materi.
2. Studi Kasus (40%)
Diwajibkan membuat makalah mengenai isu aktual
3. Latihan Menyusun Peraturan Perundang-undangan/Skill Utama (40%)
c. Metode penilaian
• Aspek Sikap/Affective
- kegiatan belajar di kelas
- kegiatan pembuatan dan penyusunan studi kasus dan latihan
- Kegiatan di asrama/pusdiklat
- Diskusi dan Seminar.
• Aspek Penguasaan Materi
- Sistematika/berpikir sistematis
- Partisipasi peserta di kelas (Belajar/Diskusi/Seminar)
- Pemahaman terhadap materi yang diberikan
- Aplikasi terhadap materi
- Teknik dan kemampuan presentasi dan penguasaan materi
• Uji Kompetensi
- pemahaman terhadap materi-materi yang diberikan
- kemampuan intelektual.
d. Evaluasi Penilaian/Kelulusan
• Penilaian dilakukan dengan rentang angka dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus)
• Kehadiran (absensi)
- Mutlak
• Aspek Sikap/Affective
- Prasyarat
- Minimal Nilai 70
• Aspek Pengusaan Materi (Topik Khusus)
- Prasyarat
- Lulus/Tidak Lulus*
• Aspek Pengusaan Materi Lainnya
- Prasyarat
- Minimal Nilai 70
• Uji Kompetensi
- Penilaian Akhir Kelulusan
- Minimal Nilai 70
a. Kualifikasi Kelulusan:
- Nilai 95,0 – 100 = Sangat Memuaskan
- Nilai 90,0 – 94,9 = Memuaskan
- Nilai 80,0 – 89,9 = Baik Sekali
- Nilai 70,0 – 79,9 = Baik
- Nilai 00,0 – 69,9 = Tidak Lulus
b. Bila dalam penentuan rangking/peringkat terdapat nilai uji kompetensi yang sama, maka yang menjadi bahan pertimbangan lain adalah nilai Aspek Penguasaan Materi Lainnya (Studi Kasus, Latihan, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan/Seminar) dan aspek sikap/affective serta topik khusus menjadi bahan pertimbangan berikutnya.
c. Kepada Peserta yang dinyatakan lulus Pendidikan diberikan Sertifikat Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Transkrip Nilai.
d. Salinan Sertifikat dan Transkrip Nilai dikirim kepada:
- Pimpinan Instansi dari peserta yang bersangkutan;
- Instansi Pembina (Dep. Kumham).
i. Tim Penilai, Kualifikasi, dan Peringkat (rangking)
Tim Evaluasi kelulusan: Ditjen. PP dan Penyelenggara
L. Struktur Penyelenggara
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum UB
Pengarah : PD I, PD II, PD III
Direktur : DR A Latief Fariqun, SH MH
Wakil Direktur : Aan Eko Widiarto, SH MHum
Bidang Pengajaran dan Pelatihan : Edy Roesanto, SH MH
Bidang Sarana dan Prasarana : Sujono, SH
Bidang Evaluasi dan Kerjasama : Herlin Wijayati, SH MS
Bidang Keuangan : Andri Cahyono, SH
M. Biaya
Biaya pendidikan sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan uang pendaftaran Rp. 500.000,00
N. Penutup
Mengingat pentingnya kegiatan ini, besar harapan kami kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kami mohon bantuan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami kendala dan bermanfaat.

1 Comment

Serat Widiarto

1 Comment

Legislative Drafting

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh Aan Eko Widiarto

Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perandang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Untuk mempersempit pengertian kata istilah isilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama hindari penggunaan:

  1. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
  2. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam peraturan perundang-undangan, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.
  3. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

Untuk menghindari perubahan nama suatu departemen, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang bersangkutan.

Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaanya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut:

a. mempunyai konotasi yang cocok;

b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;

c. mempunyai corak internasional;

d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau

e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan peraturan perundang-undangan. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu yang digunakan kata paling. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama;

b. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;

c. jumlah non-uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi;

Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frase dalam hal.

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

b. Kata apabila digunakan untak menyatakan hublingan kausal yang mengandung waktu.

c. Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suata keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan. Untuk menyatakan sifat kumulafif, digunakan kata dan. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus altematif, gunakan frase dan/atau. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau Iembaga, gunakan kata dapat Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

TEKNIK PENGACUAN

Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana dimaksud pada ayat.

Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase sampai dengan. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali. Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (Jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil. Pengacuan sedapat mungkin dilakuan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (Jenis peraturan yang bersangkutan). Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali… (peraturan yang masih berlaku).

0 Comments

MENYOAL STANDAR PELAYANAN PUBLIK
Aan Eko Widiarto

Dengan dibentuknya Perda No. 11/2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur
Wacana pembentukan Citizen’s Charter atau disebut juga Maklumat Pelayanan sebagaimana diintrodusir RUU Pelayanan Publik semakin merebak di Indonesia. Sebut saja Citizen’s Charter Akta Kelahiran Kota Yogyakarta, Citizen’s Charter yang dikembangkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan GTZ. Di Jawa Timur tepatnya Blitar telah pula dibentuk Citizen’s Charter untuk Pelayanan Puskesmas sehingga kemudian mendapat apresiasi Otonomi Award.
Citizen’s Charter pertama kali diperkenalkan di Inggris pada jaman Perdana Menteri Margareth Tatcher. Pada awalnya ini adalah dokumen yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat baik dalam diri providers (penyedia jasa layanan) maupun dalam diri customers (pelanggan/masyarakat). Kemudian dalam perkembangannya, di dalam dokumen tersebut disebutkan juga sanksi-sanksi apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kemudian seiring dengan perkembangan konsep dan teori manajemen strategis, di dalam Citizen’s Charter juga disebutkan visi dan misi organisasi penyelenggara jasa layanan, dan juga visi dan misi pelayanan organisasi tersebut. Citizen’s Charter berkembang pesat di negara-negara persemakmuran seperti Malaysia, Australia, dan India.
Citizen’s Charter adalah suatu komitmen tertulis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang ditujukan kepada pengguna jasa pelayanan instansi pemerintah tertentu. Dengan demikian charter (kontrak) ini adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada pengguna jasanya bahwa pelayanan yang dikelolanya memiliki standar yang sesuai dengan harapan dari para pengguna jasa. Apabila standar ini tidak dapat terpenuhi maka masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan dapat mempergunakan Citizen’s Charter yang telah dirumuskan sebagai alat untuk memprotes atau menuntut instansi pemerintah yang gagal tersebut.
Berdasarkan praktek penyusunan Citizen’s Charter di beberapa negara, isinya terdiri dari (Ratminto; 2006: 21):
1. Pengantar
2. Visi dan Misi
3. Jenis Pelayanan
4. Standar Pelayanan (Biaya, Waktu, dan Cara)
5. Prosedur Pelayanan
6. Hak-hak dan Kewajiban Penyedia Layanan
7. Hak-hak dan Kewajiban Penerima Layanan
8. Mekanisme Penyampaian Keluhan
9. Mekanisme Banding
10. Sanksi
11. Kontak Person
12. Kuesioner
13. Penutup
Di dalam RUU Pelayanan Publik, Indonesia sebenarnya telah mengintrodusir/mengambil Citizen’s Charter ini dengan istilah Maklumat Pelayanan. Istilah maklumat pelayanan dimaksudkan memiliki kesamaan padanan kata dengan istilah dalam bahasa Inggris “Servis Charter” dan publikasi secara jelas adalah publikasi yang mudah dilihat, mudah dibaca, dan mudah di akses. Namun demikian dalam RUU tersebut belum diatur perumusan, pelaksanaan dan evaluasi Maklumat Pelayanan secara partisipatoris. Di dalam Penjelasan RUU Pelayanan Publik tersebut hanya disebutkan isi Maklumat Pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
a. profil Penyelenggara;
b. tugas dan wewenang Penyelenggara;
c. pihak mana saja yang dapat menjadi penerima layanan;
d. janji yang dapat diharapkan oleh penerima layanan termasuk di dalamnya mengenai kualitas layanan;
e. persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima layanan yang dapat membantu Pernyelenggara dalam memberikan pelayanan terbaiknya;
f. pernyataan dan uraian mengenai standar pelayanan;
g. mekanisme pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan;
h. mekanisme pengajuan pengaduan, saran, dan masukan dalam pelayanan yang diberikan Penyelenggara;
i. pernyataan akan adanya kesediaan Penyelenggara untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan maklumat pelayanan berdasarkan masukan dan saran yang ada; dan
j. uraian mengenai alamat dan informasi mengenai mekanisme korespondensi dengan PenyeIenggara.
Problematika Maklumat Pelayanan
Singkatnya pengaturan Maklumat Pelayanan ini menyisakan persoalan pada bentuk produk hukum Maklumat tersebut dan tata cara pembentukannya. Dari aspek produk hukum, apa jenis peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum pemberlakuan maklumat pada suatu unit pemerintahan ? Atau apa memang tidak perlu dibentuk dalam sebuah peraturan perundang-undangan sehingga lebih merupakan kesepakatan saja antara provider dan customer/masyarakat ? Namun bagaimana nanti kekuatan hukumnya bila terjadi pelanggaran dan bagaimana pula daya ikatnya ?
Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena latar belakang sistem hukum tempat berkembangnya Citizen’s Charter yaitu di Inggris sangat berbeda dengan Indonesia. Di Inggris menggunakan sistem hukum Common Law, sedangkan Indonesia menggunakan sistem hukum civil Law. Dalam konteks Common Law System, Citizen Charter tidak perlu dibentuk dalam suatu peraturan perundang-undangan karena hukum tercipta melalui putusan-putusan pengadilan. Pengadilan memutus perkara berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat (folks law).
Sedangkan di civil law system, hukum terbentuk dari keputusan politik pejabat yang berwenang sehingga harus ada bentuk peraturan perundang-undangannya dulu baru berlaku mengikat di masyarakat. Pengadilan akan memutus perkara berdarkan peraturan perundang-undangan dan jarang sekali memutus perkara berdasarkan hukum kebiasaan di masyarakat.
Selain persoalan bentuk hukum Maklumat Pelayanan, persoalan berikutnya adalah tata cara penyusunannya. RUU Pelayanan Publik hanya menentukan isi Maklumat sedangkan tata penyusunannya tidak ada rambu-rambu normanya. Hal ini akan menyebabkan tidak adanya standarisasi partisipasi publik dalam penyusunannya dan dikhawatirkan akan menjadikan Maklumat Pelayanan sebagai komitmen sepihak pemerintah tentang pelayanan tanpa mengakomodasi kemauan dan keinginan masyarakat yang akan dilayani.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik ini memegang posisi utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah mengingat otonomi pada dasarnya bukan otonomi pemerintahan daerah namun lebih pada otonomi rakyat.
Kualitas pelayanan publik merupakan persoalan riil karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Perilaku pejabat publik selama ini seringkali menjadi sorotan karena kinerjanya yang terlalu birokratis, lamban, dan penuh dengan praktek KKN. Meskipun kritik terus dilancarkan, perilaku pejabat pelayanan publik masih tidak berubah bahkan semakin terang-terangan dalam melakukan praktek KKN. Jarang atau bahkan tidak adanya standar pelayanan minimum yang harus diberikan kepada masyarakat memperparah kualitas pelayanan publik. Standar minimum ini merupakan pedoman paling rendah dalam melakukan pelayanan. Masyarakat mempunyai gambaran tentang proses pelayanan yang akan dilaluinya, besar biaya yang harus dikeluarkan dan jangka waktu yang dibutuhkan.
Secara konseptual, penyelenggaraan pelayanan publik yang ideal ketika telah mengakomodasi: patisipasi masyarakat (public participation), kontrol masyarakat (public control), dukungan masyarakat (public support), dan respon masyarakat (public respon). Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, digunakan Standar Pelayanan Minimum dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Sementara itu di beberapa negara lain timbul praktek yang disebut dengan Citizen Charter atau Customer’s Charter atau disebut juga Client’s Charter (Ratminto; 2006: 2).
Perlu pemahaman yang utuh tentang dua konsep standar yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menuju perbaikan standar pelayanan yang ada.
Standar Pelayanan Minimum
Di Indonesia, istilah Standar Pelayanan Minimum atau disingkat dengan SPM lebih populer daripada Citizen Charter. SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian standar pelayanan minimum bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah.
Standar pelayanan minimum tersebut harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka SPM harus memenuhi persyaratan SMART (specific, measurable, atteinable, reliable, and timely), yaitu:
a. fokus pada jenis layanan;
b. dapat diukur;
c. dapat dicapai;
d. relevan dan dapat diandalkan; dan
e. tepat waktu.
SPM ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam konteks daerah, maka SPM ditetapkan oleh bupati/walikota atau pejabat yang diberi delegasi kewenangan oleh bupati/walikota.
Secara isi atau substansi SPM sebenarnya sudah sangat baik karena di dalamnya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu SMART (specific, measurable, atteinable, reliable, and timely), namun demikian kelemahan yang selama ini terjadi adalah proses pembentukan atau penyusunannya. SPM yang ditetapkan oleh bupati/walikota cenderung dibuat secara sepihak dengan mengenyampingkan partisipasi publik. Akibatnya standar-standar minimal yang ada dalam SPM masih diukur dari kemauan, itikad, atau kepentingan instansi pemerintah yang membentuknya.
Disinilah kelemahan SPM secara mendasar di Indonesia, hal ini diperparah SPM yang secara makna adalah ukuran paling rendah yang diberikan dijadikan pedoman langsung tanpa ada upaya meningkatkan standar pelayanan. Jadi makna minimum menjadi hilang karena dalam praktek justru minimum itu yang dipedomani dan tidak berusaha memberikan pelayanan menuju maksimum. Hal ini terbukti dengan dijadikannya SPM sebagai Prosedur Tetap (Protap).
Hakekat sebuah protap adalah tata cara yang telah ditentukan tidak boleh ditambah atau dikurangi karena menambah dan mengurangi berarti merubah atau menyimpangi Protap. SPM dan Protap dalam konteks ini mempunyai perbedaan yang sangat besar. SPM lebih pada perubahan pelayanan dari minimal menuju maksimal, sedangkan Protap cenderung tidak boleh ada perubahan meskipun menuju pada prosedur yang lebih baik dari prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ke depan SPM perlu dikonsepsikan ulang dengan menghilangkan minimalnya menjadi Standar Pelayanan saja sehingga pelayanan yang diberikan ke masyarakat tidak menjadi minimum terus.
Citizen’s Charter dan Maklumat Pelayanan
Penutup
Berbagai persoalan yang menyelimuti konsep pengaturan Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimum perlu disikapi secara arif dengan memperbaiki rumusan ketentuan tentang Maklumat Pelayanan sehingga tidak mundur ke belakang dengan ditiadakannya suatu standar pelayanan atau pun kontrak antara penyedia layanan dengan penerima layanan.
Posisi pengaturan Pelayanan Publik yang masih RUU tentunya masih terbuka peluang untuk penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut, demikian pula dengan praktek yang berkembang di tingkatan pemerintahan daerah. Peran aktif masyarakat untuk terus memberikan sumbang saran yang konstruktif kepada pemerintah daerah tentunya menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik di daerah.

0 Comments

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS INFORMASI
Oleh Aan Eko Widiarto

Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan hanya akan efektif dilakukan apabila masyarakat mempunyai informasi yang cukup atas kebijakan dan kondisi pemerintahan yang ada. Hal demikian ini merupakan prasyarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik guna memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat akan lebih mudah dan akurat menyalurkan aspirasi maupun kritikannya kepada pemerintah apabila mereka mempunyai informasi yang cukup dan valid. Aparat pemerintahan pun juga tidak dakan mudah untuk melakukan penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik mal administrasi maupun korupsi.
Perlindungan hukum terhadap hak atas informasi menjadi sagat penting untuk dikedepankan. Philipus M Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindak pemerintahan” (bestuurshandeling atau administrative action) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam .
Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia .
Sarana perlindungan hukum represif berupa peradilan administrasi dan peradilan umum. Di negara civil law system diakui adanya dua pengadilan, yaitu pengadilan umum dan pengadilan administrasi. Sedangkan di negara-negara common law system hanya mengenal satu pengadilan yaitu ordinary court. Disamping kedua sistem tersebut, negara-negara Skandinavia telah mengembangkan suatu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat yang dikenal dengan nama ombudsman .
Perlindungan Hukum Preventif
Di dalam perlindungan hukum preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan kesempatan mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.
Sarana perlindungan hukum preventif meliputi the right to be heard dan access to information. Di dalam praktek ketatanegaraan, beberapa negara ada yang memiliki undang-undang tentang ketentuan umum prosedur administrasi negara yang mengakui hak-hak tersebut. Ada juga negara yang tidak memiliki undang-undang tentang ketentuan umum prosedur administrasi negara, namun hak itu diakui sebagai ketentuan umum. Beberapa negara lainnya tidak memiliki ketentuan umum prosedur administrasi negara namun menjamin hak tersebut dalam kasus-kasus tertentu.
Arti penting dari the right to heard adalah; pertama, individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.
Kedua konsep perlindungan hukum tersebut sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa selama ini hak ini masih kurang terpenuhi. Seringkali ketika masyarakat mencari informasi dihadapkan pada birokrasi yang berbelit-belit bahkan dalih rahasia negara atas dokumen publik seperti undang-undang, perda dan peraturan yang lain masih digunakan.
Seharusnya justru negara melindungi hak atas informasi masyarakat. Hal ini didasarkan pada aspek jaminan hukum hak asasi manusia. HWR Wade dalam bukunya Administrative Law mengatakan bahwa sebuah negara modern selain mempunyai kekuasaan mengurusi ketertiban umum juga melaksanakan pelayanan sosial dan mengusahakan pengaturan kesibukan harian manusia. Dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut agar tidak sewenang-wenang dan mampu menciptakan perlindungan hukum bagi rakyat maka harus ada pengawasan yang konstan, pengawasan politik melalui parlemen dan pengawasan hukum melalui pengadilan-pengadilan. Berikut kutipan pernyataannya:
During the last hundred yers the conception of the the true sphare of governmental activity has been transformed. Instead of confining itself to defence public order, the criminal law and a few other general matters, the modern state provides also social service and undertakes the regulation of much daily bussiness of minkind… In order to carry outs many schemes of social service and control, powerful engines of authority have to be set in motion. To prevent them running amok (sic) there must be constant contrl, political control through parliament and legal control through the courts….
(Sejak beratus-ratus tahun terakhir konsepsi tentang suasana yang benar dari kegiatan pemerintah telah berubah. Disamping membatasi dirinya untuk mempertahankan ketertiban umum, hukum pidana dan beberapa hal lainnya, negara modern juga melaksanakan pelayanan sosial dan mengusahakan pengaturan kesibukan harian manusia. …… Demi untuk melaksanakan banyak rencana pelayanan dan pengawasan masyarakat, mesin kekuasaan harus digerakkan. Untuk mencegahnya agar tidak salah jalan harus ada pengawasan yang konstan, pengawasan politik melalui parlemen dan pengawasan hukum melalui pengadilan-pengadilan…)

Dengan demikian negara harus memberikan informasi yang benar sehingga muncul kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau menyampaikan aspirasinya.
Di dalam hukum positif Indonesia, telah dijamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi bahkan hingga mendayagunakan infromasi tersebut.
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin hak atas informasi ini sebagaimana di atur dalam Pasal 28 F bahwasannya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut juga dikuatkan sebagai aturan pelaksanaannya oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang ini dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Sedangkan di ayat (2) ditentukan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk mendapatkan informasi berdasarkan peraturan tersebut sudah sangat jelas sebagai sebuah perlindungan hukum preventif. Masalah kemudian adalah pemenuhan atas hak tersebut. Perlindungan saja tidak cukup tanpa pemenuhan sehingga political will negara harus diarahkan pada pemenuhan atas hak informasi ini. Bunyi undang-undang yang tidak dioperasionalkan hanya akan menjadi koleksi sejarah kepustakaan, bukan sejarah peradaban manusia yang luhur karena memberikan manfaat yang besar dalam rangka mendorong terwujudnya hak asasi manusia.
Menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam sebuah publikasinya yang berjudul Trilogi RUU Kebebasan Informasi: RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, RUU Kerahasiaan Negara, dan RUU Intelejen Negara, disadari bahwa di dalam kebebasan memperoleh informasi, berarti akan memberi ruang bagi publik untuk dapat mengakses informasi yang terkait dalam program percepatan pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan dengan adanya kebebasan informasi maka akan berimplikasi bagi para penyelenggra negara untuk bertindak transparan dan memiliki sistem akuntabilitas yang kuat.
Paradigma yang digunakan dalam pengaturan kebebasan memperoh informasi seharusnya adalah maximum access limited exemption (keterbukaan). Tujuan utama adanya ketentuan yang secara tegas mengatur kebebasan informasi adalah: mendorong demokrasi dengan memastikan adanya akses publik pada informasi dan rekaman data dan informasi, meningkatkan akses publik pada data dan informasi, memastikan agar lembaga mematuhi jangka waktu kadaluarsa, memaksimalkan kegunaan data dan informasi lembaga. MTI menemukan beberapa kendala yang terjadi dalam pengaturan kebebasan informasi yaitu belum adanya kepastian hukum, tentang hal yang bisa diketahui publik dan hal mana yang tidak bisa dibuka dengan alasan tertentu. Selain itu diperlukan pengaturan yang komprehensif menyangkut pengaturan hak publik atas informasi dan kewajiban badan publik pemerintah untuk membuka informasi, sanksi, dan mengatur prosedur pengaduan dan mekanisme penjatuhan sanksi bila ada pejabat tidak memberikan informasi.
Adanya kebutuhan pengaturan kerahasiaan negara dan intelejen negara harus disinkronisasi dengan pengaturan kebebasan informasi. Kebebasan informasi harus dijadikan pedoman bagi pengaturan kerahasiaan negara dan intelejen negara dengan demikian pengaturannya tidak akan tumpang tindih.
Dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi, pengaturan kebebasan informasi dengan muatan maximum access limited exemption akan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam setiap aktivitas pemerintahan terlebih lagi dalam aktivitas pelayanan publik. Dengan demikian publik memilki ruang yang luas untuk melakukan monitoring terhadap jalannya aktivitas pemerintahan sehingga indikasi korupsi pun dapat diketahui sejak dini, atau bahkan upaya preventif terhadap terjadinya korupsi dapat lebih dimantapkan.
Urgensi kebebasan informasi secara lebih mondial menjadi sangat penting. Jimly Asshiddiqie memperkirakan bahwa bangsa dan negara yang menguasai informasi sajalah yang dapat memenangkan persaingan yang terus berkembang makin ketat. Karena itu, tepat jika dikatakan bahwa informasi adalah kekuatan, ‘information is power’. Siapa yang menguasainya akan berpeluang menguasai dunia. Sebaliknya, negara dan bangsa yang tidak menguasainya, akan tergantung kepada bangsa dan negara lain. Hubungan ketergantungan itu sendiri akan berkembang tak ubahnya bagaikan hubungan penjajahan seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika pada abad-abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-20.
Konteks kebebasan informasi ini juga semakin mengedepan ketika timbul kecenderungan masyarakat modern berkembang makin kompleks dan rumit. Karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan demi perubahan juga berlangsung secara cepat dan menjangkau lapisan yang luas dan mendalam. Untuk menjamin agar proses perubahan yang terjadi dapat dikendalikan secara teratur, muncul kebutuhan yang makin meningkat untuk membuat aturan demi aturan. Akibatnya, norma aturan itu tumbuh cepat sekali di semua sektor dan di semua lapisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan dalam hubungan antar masyarakat, antar bangsa dan antar negara. Kecenderungan produksi peraturan yang makin lama makin kompleks inilah yang mendorong munculnya apa yang dapat disebut Jimly Asshiddiqie sebagai gejala ‘hiperregulasi’.
Gejala hipperregulasi sudah muncul mulai akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sebagai respons terhadap kekecewaan umum terhadap fenomena kapitalisme klasik dan liberalisme yang didasarkan atas faham individualisme yang ekstrim, umat manusia dengan antusiasnya mengembangkan aliran pemikiran sosialisme yang menjadi landasan berkembangnya gagasan mengenai ‘welfare state’ atau negara kesejahteraan. Dalam paham ‘welfare state’ ini, berbagai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi yang di masa sebelumnya dianggap sebagai wilayah pasar bebas yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan negara, maka atas pengaruh sosialisme itu diharuskan menjadi perhatian penting yang harus diurus juga oleh negara dengan penuh tanggungjawab. Karena itu, konsep ‘welfare state’ ini disebut oleh Bung Hatta sebagai konsep Negara Pengurus yang berpengaruh dalam penyusunan UUD 1945, terutama ketika merumuskan Bab XIV UUD 1945 yang berisi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD.
Dengan berkembangnya gelombang pengaruh aliran sosialisme ini, dimulailah suatu era perluasan tanggungjawab negara ke dalam wilayah-wilayah persoalan yang sebelumnya murni merupakan dinamika masyarakat sendiri. Bentuk paling ekstrim dari kecenderungan intervensionis peran pemerintah atau negara dalam kegiatan masyarakat ini adalah dengan munculnya paham dan rezim komunisme di banyak negara Eropah Timur dan di berbagai belahan dunia lainnya. Sebagai akibatnya, berkembang kecenderungan bagi negara untuk mengatur semua hal dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengikat publik, sehingga terjadi keadaan ‘over regulasi’ dalam kehidupan sosial politik, sosial ekonomi dan bahkan sosial budaya dimana-mana. Akibat lebih lanjut adalah peran negara cenderung menjadi makin kuat dan mengendalikan segalanya, baik di bidang politik, ekonomi dan bahkan kebudayaan, yang kemudian terbukti tidak dapat diidealkan dalam upaya membangun kehidupan yang damai, adil dan sejahtera.
Sejak pertengahan abad ke-20, kelemahan ini mulai disadari. Dimana-mana mulai muncul gerakan yang bergelombang untuk mendorong proses demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan bahkan gelombang liberalisasi yang dikaitkan dengan upaya memprivatisasikan berbagai badan usaha milik negara, mendorong berkembangnya semangat debirokratisasi peran pemerintah, dan bahkan mengembangkan kebijakan deregulasi dalam arti mengurangi aturan-aturan yang terlalu rumit dan tidak efisien. Dengan mengutip pendapat John Naisbitt dan Patricia Aburdene, Jimly memandang bahwa gelombang privatisasi itu berkembang sangat cepat mulai sejak tahun 1970-an, dimulai dari Inggeris, kemudian berkembang di Amerika Serikat, di Jepang dan kemudian di hampir semua negara. Boleh dikata, sampai menjelang berakhirnya abad ke-20, semua pemerintahan dengan keluasan dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda, telah menjalankan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi itu di negaranya masing-masing.
Dengan berkembangnya kecenderungan privatisasi, deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan bersamaan dengan gelombang demokratisasi dimana-mana, memang berakibat positif untuk menghentikan penambahan jumlah peraturan yang dibuat. Akan tetapi, produktifitas peraturan yang telah dibuat hampir satu abad sudah keburu berkembang sangat rumit. Di samping itu, pengurangan peran negara dalam memproduksi hukum dan dalam mengendalikan dinamika perubahan dalam masyarakat, terbukti tidak serta merta mengurangi jumlah aturan yang dijadikan pegangan dalam kehidupan masyarakat. Penciptaan norma aturan dalam kehidupan bersama terus saja berkembang, meskipun proses produksinya tidak lagi ditentukan semata-mata oleh pemerintah atau bahkan oleh negara.
Untuk mengatasi segala kerumitan yang timbul dalam dinamika masyarakat itu sendiri, mau tidak mau, masyarakat dipaksa dan bahkan dipacu oleh keadaan untuk membuat segala macam aturan yang memang dibutuhkan. Makin kompleks skala dan dimensi perubahan itu terjadi, makin meningkat pula kebutuhan akan norma-norma pengatur dan pengendali itu berkembang. Karena itu, perkembangan kebutuhan untuk membuat aturan ini malah cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dan tanpa disadari makin lama makin cenderung timbul keadaan ‘over regulasi’. Gejala ini terjadi, baik dalam lingkungan tradisi ‘common law’ yang mengutamakan prinsip ‘judge-made law’ maupun dalam tradisi ‘civil law’ yang mengutamakan pembuatan peraturan tertulis, gejala ‘over regulasi’ itu terjadi. Gejala inilah yang disebut oleh Richard Susskind sebagai gejala ‘hyperregulation’ dalam bukunya “The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology”.
Dalam tradisi ‘common law’, tiap hari muncul putusan-putusan hakim di satu daerah yang dalam waktu segera harus menjadi referensi bagi hakim di daerah lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Bahkan dalam sistem commenwealth yang memungkinkan dilakukannya ‘import’ hakim dari satu negara anggota persemakmuran Inggeris ke negara anggota persemakmuran lainnya, putusan hakim di satu negara juga menjadi referensi bagi hakim di negara anggota lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Demikian pula dalam tradisi ‘civil law’ kecenderungan membuat peraturan untuk mengatur berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terus meningkat sejalan dengan cepatnya proses perubaan terjadi.
Dalam masyarakat yang hyperregulasi tersebut maka tidak akan fair atau adil apabila banyak masyarakat yang justru tidak tahu regulasi karena regulasi tersebut dianggap sebagai rahasia negara dan “haram” hukumnya bagi publik untuk tahu. Masyarakat yang terikat dengan aturan harus mengetahui isi aturan tersebut sehingga peran negara untuk membuka informasi kepada masyarakat juga sangat di harapkan. Ketika hak masyarakat untuk mendapatkan informasi diakui tetapi disisi lain negara tidak mau memberikan informasi maka yang terjadi adalah kesia-siaan dan akan menambah daftar panjang pelanggaran hak warga negara.

0 Comments

PENGUATAN HAK NELAYAN TRADISIONAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT
Oleh:
AAN EKO WIDIARTO, SH

Abstraksi
Kondisi nelayan tradisional di tengah berkembang pesatnya teknologi dan persaingan usaha semakin menempatkan mereka pada posisi marginal. Belum lagi faktor internal berupa konflik antar kelompok nelayan yang teradi baik karena perselisihan daerah tangkap, penggunaan alat tangkap, maupun penentuan jenis tangkapan. Secara hukum posisi mereka jelas memerlukan perlindungan dan penguatan, sehingga kebijakan-kebijakan dan kerangka pengatururan hukum harus jelas-jelas mengakomodasi kepentingan nelayan tradisional. Otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bisa jadi menjadi peluang atau ancaman bagai eksistensi nelayan tradisional, maka dari itulah perlu juga otonomi itu dibarengi dengan pergeseran paradigmatis pengelolaan sumber daya laut dari State Resource Management menuju Society Resource Management.

Kata Kunci: Hak Nelayan Tradisional, Pengelolaan Sumber Daya Laut, Otonomi Daerah, Sumber daya laut

Latar Belakang
Potensi sumber daya laut Indonesia menempati peringkat dua sebagai negara mega-biodiversity. Terdapat 42 ekosistem daratan alami dan 5 ekosistem laut dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km, total perairan darat 0,55 juta km2 dan laut 5,8 juta km2. Perikanan laut sebesar 6,7 sampai 7,7 juta metrik ton sedangkan perikanan darat sebesar 3,6 juta metrik ton yang dari keseluruhan jumlah tersebut baru dapat dimanfaatkan sebesar 30%. Potensi terumbu karang yang ada mengandung lebih dari 70 genus sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai keragaman koral paling tinggi di dunia .
Potensi sumber daya pesisir dan laut yang sedemikian besar itu ternyata masih belum mampu dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kelemahan kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya pesisir dan laut. Pertama, tidak adanya pengakuan hukum atas hak penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat/lokal. Ideologi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berpusat pada negara (state based resource management) yang hanya mengandalkan kekuatan aparat pemerintah dan mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat di daerah. Kedua, kebijakan pembangunan yang berorientasi hanya pada pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam (use-oriented) dengan pendekatan sentralistik dan sektoral sehingga banyak menguras habis sumber daya alam tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan serta kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Ketiga, kebijakan dan peraturan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat sektoral, ad hoc, dan administratif, cenderung mengabaikan sumber daya alam dan lingkungannya sebagai satu kesatuan ekosistem. Keempat, orientasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam lebih berpihak pada kepentingan pemodal besar (growth capital oriented) dengan mengabaikan kepentingan sosial budaya masyarakat adat/lokal. Kelima, banyak peraturan yang memberi insentif dan fasilitas untuk pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya alam, tetapi tidak ada insentif untuk konservasi atau pelestarian. Keenam, prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati, belum terintegrasi ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Ketujuh, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam .
Kelemahan kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut selama ini, telah membawa dampak pada terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Hal ini ditandai dengan: masyarakat adat/lokal tersisih dalam pengelolaan sumber daya alam, banyaknya spesies yang terancam punah yaitu 104 jenis burung, 57 jenis mamlia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan tawar dan 281 jenis tumbuhan. Dampak lainnya adalah hampir 70 % terumbu karang mengalami rusak berat. Hutan Mangrove seluas 3 juta hektar dan hanya 36 % yang dalam kondisi baik. Belum lagi di sektor pertambangan, bahwa terjadi konversi lahan seluas 84 juta ha untuk kepentingan pertambangan.
Proses-proses peminggiran masyarakat adat/lokal atas akses mereka terhadap pesisir dan laut terus terjadi. Marthen Welly mengatakan bahwa:
“The problem is how to restore the sovereignty of coastal community over marine resource management. Facts show that although they have relied on fishing for their livelihood for hundreds of years, they have always become the marginal community. The government has never issued any policy to support their development, for example, support to use trawlers.”

Rachmat Syafaat mengidentifikasi penghancuran-penghancuran negara atas masyarakat adat meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak perempuan. Penghancuran dibidang politik dilakukan dengan menyeragamkan bentuk Nagari, Gampong, Dusun, Marga, Jorong, Negeri, dan bentuk-bentuk lainnya dengan desa sebagaimana di Jawa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Di bidang hukum, dengan konsep penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam implementasinya telah menjadi alat untuk menghilangkan kedaulatan masyarakat atas sumber daya alamnya. Di bidang ekonomi, kekayaan alam yang melimpah dijadikan objek pemerintah untuk proyek-proyek besar yang menyingkirkan masyarakat adat, misalnya Freeport. Di bidang sosial dan budaya, berbagai pengetahuan dan kearifan lokal didistorsi, misalnya Sistem Bera pada masyarakat Dani di Lembah Baliem, Sistem Sasi pada masyarakat adat Negeri Haruku, dan Sistem Perladangan Berotasi pada masyarakat adat Dayak Benuaq tidak diakui eksistensinya dalam sistem budaya modern dan mengedepankan pasar.
Mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara tradisional di Indonesia masih berjalan di beberapa tempat, baik berupa pengelolaan lahan tangkap maupun masa tangkap. Contohnya adalah sistem Sasi di beberapa daerah Indonesia bagian timur yang telah dibuktikan oleh banyak generasi mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pada beberapa kasus, mekanisme ini mengalami gangguan oleh masuknya kelompok masyarakat luar yang tidak mengakui sistem adat setempat. Kesulitan yang lebih besar, di Indonesia hukum adat belum sepenuhnya diakui oleh hukum negara. Padahal hukum adat justru sudah diakui oleh masyarakat internasional. Sebagai gantinya, pemerintah mengadopsi bentuk intervensi pengelolaan sumber daya alam yang berbentuk konsep kawasan konservasi. Hasil penelitian yang dikembangkan di Kabupaten Trenggalek menemukan adanya komunitas nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap jaring tarik. Di dalam komunitas nelayan tradisional jaring tarik ini berkembang norma-norma yang terdiri dari pengaturan: pandega, rapetan dan wilayah tangkap (fishing ground), keuangan, penyelesaian konflik.
Kelemahan yang sekaligus menjadi sebuah ancaman hak guna wilayah pesisir dan laut adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi pemahaman yang keliru tentang hakekat otonomi daerah. Otonomi hanya dipahami sebatas kebebasan birokrasi daerah untuk mengatur segala sumber dayaalam dan urusan di daerah sehingga yang terjadi kebijakan yang eksploitatif. Otonomi tidak dipahami sebagai kebebasan masyarakat daerah untuk ikut mengatur rumah tangga daerahnya sendiri sehingga terbuka ruang publik yang luas untuk ikut dalam mengambil kebijakan daerah. Pemerintah daerah dengan atas nama otonomi daerah cenderung untuk mengeksploitasi habis sumber daya alam yang dimiliki daerahnya hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten berdasarkan otonomi yang dimiliki mempunyai kewenangan untuk mengijinkan investasi dalam maupun luar negeri di daerahnya. Apabila dalam pelaksanaan investasi aspirasi masyarakat tidak didengar, maka akan cenderung mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperdulikan keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Masyarakat daerah akhirnya memandang desentralisasi kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, hanya menggeser sentralisme pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Eksistensi hak-hak masyarakat lokal atas sumber daya alam belum mendapatkan pengakuan secara tertulis. Lembaga-lembaga dan aturan-aturan lokal sedikit demi sedikit menjadi hilang dan tidak mendapatkan kesempatan untuk difungsikan.
Berdasarkan hasil penelitian Fakultas Kehutanan IPB, 2002, kecenderungan di atas marak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati pada masa desentralisasi. Alih-alih mempercepat penyelesaian konflik, pengelolaan yang berlangsung justru membuka konflik-konflik baru baik yang bersifat vertikal maupun horizontal . Desentralisasi ternyata juga belum bisa meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumberdaya dan bahkan justru menciptakan ekonomi biaya tinggi karena meningkatnya beban biaya transaksi yang diterapkan pada sumberdaya melalui berbagai pungutan dan retribusi.
Nelayan “Jaring Tarik” sebagai sebuh entitas masyarakat tradisional dalam konteks yang demikian posisi hak-haknya terpinggirkan atas nama “Pendapatan Asli Daerah”. Keberadaan Nelayan “Jaring Tarik” justru dianggap menghambat perkembangan perekonomian karena alat-alat dan sistem nilai yang dipakai sudah ketinggalan zaman. Keuntungan secara ekonomis menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah sementara dampak positif nelayan “Jaring Tarik” dalam hal kearifan lokalnya dalam mengelola keseimbangan alam, diabaikan.
Otonomi dalam hekekat yang dipahami sebagai kemandirian masyarakat daerah, justru akan membawa pada keberdayaan masyarakat termasuk pula di dalamnya masyarakat tradisional. Hal ini dikarenakan pranata-pranata dan sistem sosial di masyarakat tradisional menjadi diperkokoh dengan jaminan dan perlindungan eksistensi mereka dalam mengakses sumber daya alam secara mandiri. Masyarakat tradisional akan mempunyai kewenangan untuk mengelola sumberdaya pesisir dan lautnya berdasarkan nilai-nilai kearifan yang selama ini hidup dan berkembang di dalamnya. Sedangkan posisi pemerintah dalam berbagai tingkatan, hanya sebagai fasilitator dan pelindung bagi kebebasan masyarakat tradisional untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya pesisir dan lautnya.
Permasalahan
Bagaimana konsepsi penguatan hak guna wilayah pesisir dan laut yang menjamin pelaksanaan hak guna wilayah pesisir dan laut ?
Tinjauan Pustaka
Hak guna wilayah pesisir dan laut atau disebut pula dengan istilah Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan telah ada berabad-abad lamanya dan secara luas berlaku bagi sumberdaya yang menetap. Hak ini muncul pada sejumlah perikanan laut dalam masyarakat tradisional dan diterapkan secara hukum bagi keperluan teknis seperti pada alat pengumpul ikan terapung dan bentuk-bentuk lain dari alat tangkap yang bersifat menetap. Hak guna wilayah pesisir dan laut meliputi dua aspek utama dalam manajemen perikanan, yaitu produksi yang efisien bagi
Keberadaan hak guna wilayah pesisir dan laut dalam situasi pengelolaan sumberdaya yang eksploitatif menjadi sangat penting. Setidaknya ada dua alasan yang dikemukakan Christy dengan mengutip pendapat A.D. Scoot, pertama, hak guna wilayah pesisir dan laut penting untuk tujuan efisiensi sumberdaya. Konsekuensi dari adanya hak guna wilayah ini adalah timbulnya “pemilikan tunggal” dari suatu komunitas sehingga tidak akan terjadi kerusakan yang parah (over eksploitatif) sebagaimana yang terjadi dalam akses terbuka pada sumberdaya milik bersama yang telah lama dikenal. Kedua, penetapan lokasi hak guna wilayah pesisir dan laut muncul untuk memberikan suatu kesempatan penting bagi perbaikan (atau pemeliharaan) kesejahteraan masyarakat nelayan skala kecil di negara-negara berkembang.
Wilayah hukum hak guna wilayah pesisir dan laut meliputi permukaan, dasar atau kolom air seluruhnya yang tercakup dalam daerah khusus . Ukuran wilayah hukum akan bervariasi sesuai dengan pemanfaatannya, sumberdaya yang dihasilkan dan sifat-sifat geografinya. Wilayah hukum harus dapat dipertahankan dan dilindungi oleh hukum dan lembaga-lembaga negara sehingga batasan wilayah hukum harus diberi garis demarkasi dan dapat dikenali secara jelas.
Konsep-konsep kepemilikan di laut sebenarnya kurang berkembang dan sulit dipahami karena faktor alam di laut yaitu ketidakstabilan medium dan sumber daya. Kesulitan lainnya adalah hambatan penyeragamannya karena perbedaan sikap budaya masyarakat terhadap kepemilikan. Walaupun demikian dalam rangka pengembangan hak guna wilayah pesisir dan laut perlu dikembangkan:
a. hak pemisahan (right of exclusion) yaitu hak untuk pembatasan atau akses pengawasan terhadap wilayah hukum.
b. hak penentuan jumlah dan jenis pemanfaatan di dalam wilayah hukum.
c. hak untuk memperoleh manfaat dari pemanfaatan sumberdaya di dalam wilayah hukum .
Pembentukan dan pemeliharaan hak guna usaha pesisir dan laut dipengaruhi oleh kondisi:
a. sumberdaya;
b. kepastian mengenai batasan-batasan wilayah;
c. penggunaan teknologi;
d. sikap budaya;
e. pengaruh distribusi kekayaan;
f. sistem pemerintahan dan kerangka kerja kelembagaan .
Terdapat hubungan dan saling keterkaitan yang tinggi antar kondisi tersebut dan kondisi-kondisi tersebut dapat berubah akibat kekuatan ekonomi, perkembangan politik, penemuan teknologi, perubahan hukum, dan adanya lembaga-lembaga baru. Dalam banyak kasus, perubahan dapat dipengaruhi oleh masyarakat untuk membuat kondisi-kondisi yang lebih disukai bagi terciptanya keadaan yang mendukung terbentuk dan terpeliharanya hak guna wilayah pesisir dan laut.
Model pengelolaan lahan tangkap nelayan tradisional biasanya meliputi batas laut, kepemilikan daerah tangkapan menurut adat setempat, alat yang digunakan dalam penangkapan dan mekanisme pembagian hasil. Pola kepemilikan wilayah tangkap kebanyakan diturunkan dari generasi ke generasi.
Berdasarkan uraian di atas, maka hak guna wilayah pesisir dan laut dapat didefinisikan sebagai hak untuk mengelola sumberdaya pesisir dan laut yang meliputi batasan-batasan wilayah yang jelas dengan cara dan sikap budaya tertentu yang didakamnya terdapat distribusi kekayaan (hasil) dan kerangka kerja kelembagaan.

Pembahasan
Berbagai masalah struktural dalam pengelolaan sumberdaya alam mendorong berbagai bentuk kerusakan habitat dan pemanfaatan berlebih yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia serta mementahkan upaya-upaya pengelolaan lestari yang telah coba diterapkan. Pangkal dari semua ini adalah tidak terakomodasikannya kepentingan pengelolaan lestari keanekaragaman hayati dalam paradigma pembangunan serta kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya alam yang berlangsung. Harry Surjadi sebagaimana mengutip Deuvergne dalam Sunderlin dan Resosudarmo mengatakan bahwa pemerintah memandang sumberdaya alam sebagai sumberdaya yang berharga untuk dilikuidasi dalam rangka perolehan devisa, percepatan pertumbuhan ekonomi serta diversifikasi basis perekonomian . Inilah yang menyebabkan erosi keanekaragaman hayati meningkat seiring dengan melajunya pertumbuhan. Paradigma ini kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan sentralisasi pelaksanaan pembangunan dan penguasaan sumberdaya pembangunan, termasuk sumberdaya alam. Sentralisme ini, seperti yang dirumuskan oleh para pihak (stakeholders) pada Konferensi Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam tahun 2000, membawakan karakter struktural lain dalam pengelolaan sumberdaya alam yang menegasikan kepentingan pengelolaan lestari keanekaragaman hayati, yaitu:
a. Dominasi hak menguasai negara dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dominasi ini diperlukan untuk mendorong pengusahaan komersial skala besar dan memudahkan proses likuidasi sumberdaya alam. Dominasi ini dilakukan dengan memarginalkan, bahkan acap mengeliminir, hak kelola rakyat terhadap sumberdaya alam. Proses pengelolaan sumberdaya alam kemudian menjadi tertutup dan tidak transparan karena mengeluarkan masyarakat dari arus pengambilan keputusan. Arsonetri mengatakan bahwa : “Indonesia’s coastal community is a tough marine community. They have managed their marine resources with their local but sustainable knowledge. The problem is that they have never been supported by the government.”
b. Pendekatan parsial yang bertumpu pada pertumbuhan sektoral. Orientasi pada pertumbuhan sektor menyulitkan integrasi perencanaan karena tiap sektor akan bersaing untuk tumbuh lebih cepat. Sektor cenderung untuk mengabaikan kebijakan atau regulasi dari kewenangan di luar perencanaan sektornya yang bisa menghambat fungsi sektor tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Inilah yang menyebabkan koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi sulit terlebih ketika lembaga yang diberi tanggung jawab untuk melakukannya, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, dipandang memiliki kekuatan yang tidak setara.
c. Tidak efisiennya pengelolaan sumberdaya alam. Inefisiensi ini didorong oleh tumpang tindihnya hak dan kewenangan atas sumberdaya alam serta inkonsistensi antar produk hukum dan peraturan perundangan yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi dalam pengelolaan serta memicu perilaku pencarian rente jangka pendek akibat ketidakpastian yang tinggi.
d. Penggunaan kekuatan ekstra yudisial (militer) untuk menangani konflik.
Sentralisme, diabaikannya hak kelola dan partisipasi rakyat, serta parsialnya pendekatan sektoral dalam pengelolaan sumberdaya alam menyebabkan ketidakadilan dan maraknya konflik. Konflik yang terjadi umumnya meliputi ketidakadilan akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam, terhadap proses pengambilan keputusan tentang pemanfaatan sumberdaya serta terhadap manfaat dari penggunaan sumberdaya tersebut. Hanya saja, alih-alih menggunakan cara yang demokratis, pemerintah hampir selalu menggunakan pendekatan keamanan yang berlebih (excessive security approach) melalui kekuatan militer dalam menangani konflik yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Keterlibatan militer, sebagai sebuah lembaga ekstra yudisial, yang meluas dalam penguasaan dan pengusahaan sumberdaya alam (military financing) kemudian menyulitkan upaya-upaya yang ditempuh untuk mendemokratisasikan pengelolaan sumberdaya alam. Semua deskripsi tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi serta strategi pemanfaatan sumberdaya dan pengelolaan sumberdaya alam yang diterapkan pada masa itu telah memberikan insentif bagi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam dan membawakan dampak negatif bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
Menghadapi berbagai persoalan pengelolaan sumberdaya tersebut maka diperlukan reformasi dan penguatan kelembagaan tersebut meliputi: (1) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola keanekaragaman hayati, (2) penciptaan mekanisme koordinasi, (3) penyesuaian alokasi kewenangan dan sumberdaya pengelolaan, (4) peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, serta (5) penerapan valuasi yang akurat terhadap sumberdaya.
Dibutuhkannya reformasi kelembagaan tersebut menunjukkan pengakuan terhadap adanya masalah-masalah struktural yang selama ini melingkupi pengelolaan keanekaragaman hayati dalam proses pembangunan serta menunjukkan bahwa tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati (good environmental governance), yang selama ini belum mampu diwujudkan, sangat dibutuhkan untuk pengelolaan lestari keanekaragaman hayati nasional. Sepuluh tahun sejak kelestarian keanekaragaman hayati mulai mendapatkan tempat dalam kebijakan pembangunan, sistem yang memungkinkan terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati (good environmental governance) belum dapat diwujudkan bahkan ketika gelombang pasang transisi demokrasi dan reformasi politik tengah melanda Indonesia. Fakta inilah yang kemudian menjadi tantangan untuk merevitalisasi pengarusutamaan pengelolaan lestari keanekaragaman hayati dalam kebijakan pembangunan dengan tatanan politik, pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda.
Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah memberikan arah bagi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang dibutuhkan Indonesia. Ketetapan MPR tersebut menekankan pentingnya penyelesaian dan antisipasi konflik pengelolaan sumberdaya alam, sinkronisasi kebijakan antar sektor, pemulihan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi, identifikasi dan inventarisasi kuantitas dan kualitas sumberdaya, perluasan akses informasi pada masyarakat dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya melalui penciptaan nilai tambah bagi masyarakat.
Menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam, maka dibutuhkan perubahan paradigma yaitu dengan dijaminnnya penguasaan (entitlement) sumber daya alam oleh masyarakat maka akan menjamin perlindungan sumber daya alam yang selama ini memang sudah dilakukan secara sadar oleh masyarakat lokal. Melalui “entitlement” akan memperkuat posisi tawar masyarakat untuk menghadapi tekanan investasi yang cenderung menggunakan fasilitas birokrasi untuk mempermudah hak-hak penguasaan sumber daya alam dan mengabaikan hak-hak penguasaan sumber daya alam yang selama ini ada di masyarakat. Di dalam mewujudkan perubahan paradigma tersebut maka perlu didorong pelaksanaan azas prior informed consent kepada masyarakat untuk setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Tujuan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis masyarakat adalah:
a. Mendapatkan pengakuan akan “hak milik” masyarakat atas kawasan yang disepakati;
b. Menerapkan “aturan lokal” dalam pengelolaan kawasan, baik untuk kegiatan konservasi maupun pemanfaatan sumber daya alam;
c. Menghidupkan “organisasi lokal” untuk menjaga dan mengelola kawasan;
d. Agar pemerintah maupun masyarakat tidak semena-mena menjual tanah atau hutan atau laut.
Di dalam mewujudkan tujuan pengelolaan pesisir dan laut tersebut maka prinsip-prinsip pokok penyusunan kebijakannya adalah sebagai berikut:
a. Alas Hak
Prinsip yang mengatur kepastian usaha dan kepastian hak penguasaan atas sumber daya pesisir dan laut. Paradigma dan orientasi pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan ekonomi (modal besar) yang menjadi penyebab utama timbulnya konflik antar pranata sosial. Pengaturan kepastian usaha dan penguasaan atas sumber daya alam menjadi bagian penting.
b. Pendekatan holistik dan berkelanjutan
Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan daya dukung ekosistem dan potensi rehabilitasi dari sumber daya alam terbarukan. Pendekatan tidak berdasarkan wilayah administrasi atau sektor tetapi harus mengikuti batas bioregion.
c. Pengakuan Keberagaman Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam
Masyarakat adat mengandalkan sumber daya alam yang ada sekitarnya sebagai sumber hidup. Hukum adat mengandung aturan yang sesuai dengan falsafah hidup mereka dan hubungan itu telah berlangsung serasi dengan menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Disinilah kearifan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Setiap kebijakan yang dikelaurkan harus mampu mengakomodir keragaman dari sistem pengelolaan sumber daya alam.
d. Desentralisasi
Desentralisasi bukan hanya berarti wewenang pemerintah daerah, tetapi juga kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Artinya, lebih penting lagi dalam desentralisasi adalah menjamin otonomi dan hak pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat dengan syarat-syarat kelestarian.
e. Kontrol Sosial dan Partisipasi Masyarakat
Di dalam mencegah praktek monopoli dalam penguasaan sumber daya alam harus ada fungsi kontrol dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah tidak hanya satu-satunya pemberi izin pengelolaan sumber daya alam. Perlu adanya mekanisme keterlibatan yang menjamin masyarakat dalam pengambilan keputusan (free and prior informed consent principle).
f. Keadilan Antar dan Intra Generasi
Tidak boleh terjadi diskriminasi di dalam mengakses sumber daya alam. Pemerintah haruslah melindungi masyarakat yang lemah dari kompetisi dengan kelompok masyarakat yang kuat. Sebaliknya generasi yang sekarang tidak boleh menghabiskan kepentingan generasi yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

Adhuri, D. Supriadi, Saat Sebuah Desa Dibakar menjadi Abu: Hak Ulayat Laut dan Konflik antar Kelompok di Pulau Kei Kecil, Antropologi Indonesia No. 57, Tahun XXII September-Desember 1998

Asnan, G., Hak Ulayat Masyarakat Pesisir Atas Laut, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. I, No. 2 September-November 2000

Basuki dan Nikijuluw, Ko-Manajemen Perikanan Pantai Masyarakat Adat dan Pemerintah di Indonesia, Proseding Pertemuan Tahunan IFSERN kerjasama UNHAS, IFSERN dan Blinkanta-Puslitbangkan Jakarta, Ujung Pandang, 1996

Christy Jr, F.T. Hak Penggunaan Wilayah pada Perikanan Laut: Definisi dan Kondisi, Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987

Hardin, G., Tragedi Kebersamaan, Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1986

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Hadad, Ismid, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati Berbasis Masyarakat: Implikasi Hukum dan Kebijakan, Makalah Seminar: Meningkatkan Peran Hukum dan Kebijakan dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Fakultas Hukum Unibraw, Malang, 2002

Ilyas, Sofyan, et all, Glosari Perikanan yang Bertanggung Jawab, Pusat Riset Perikanan Budidaya Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2001

Kissya, E, Sasi Aman Haru Ukui (Tradisi Kelola Sumberdaya Alam Lestari di Haruku), Sejati, Jakarta, 1993

Koentjaraningrat dan Emmerson K.D., Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1982

Lampe, et all, Sistem Penguasaan Wilayah Perikanan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Laut oleh Masyarakat Nelayan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, Depdikbud RI, Ujung Pandang, 1996

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000
Rahail, J.P., Larwul Ngabal, Yayasan Sejati, Jakarta, 1993

Safa’at, R, Perlindungan Hukum Hak Adat Kelautan dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Studi Kasus Nelayan Masangan di Kedungcowek Surabaya), Tesis PPSUI, Jakarta, 1998

—————–, Eksistensi Tata Hukum Daerah yang Berbasis pada Kearifan Lokal, Makalah Seminar Rekonstruksi Politik Hukum Otonomi Daerah yang Berbasis pada Kemandirian dan Demokratisasi di Daerah, Malang, 2001

—————–, Analisis Kebijakan dan Strategi Adaptasi Nelayan dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Hari Tua: Studi Kasus Komunitas Nelayan Jaring tarik Pantai Teluk Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Fakultas Hukum Unibraw, 2003

—————–, Pokok-pokok Pikiran Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis pada Kearifan Lokal: Studi Kasus Nelayan Jaring Tarik/Seret Prigi Trenggalek, Malang, 2000

Salim, A., penyunting, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Tiara Wacana Jogya, Yogyakarta, 2001

Ulum, B, Manajemen Kelompok Nelayan Jaring tarik “Rukun Sentosa” Prigi di Desa Tasik Madu Kecamatan Watu Limo Kabupaten Trenggalek Jatim, Laporan PKL Fakultas Perikanan Unibraw, Malang, 2002

—————–, Pembangunan Pesisir dan Potret Penyingkiran Nelayan Lokal: Kasus Kelompok Nelayan Jaring Tarik Prigi, Malang, 2002

—————–, Sketsa Eksistensi dan Resistensi Komunitas Nelayan Tradisional: Kasus Hak Ulayat Laut Kelompok Nelayan Jaring Tarik “Rukun Sentosa” Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Fakultas Perikanan Unibraw, 2002

Zaidun, M, Hak-hak Tradisional atas Laut, Jurnal Arena Hukum, Fakultas Hukum Unibraw, Malang

0 Comments

MENGGAGAS PERDA PARTISIPASI PUBLIK
Oleh Aan Eko Widiarto, SH M.Hum

Memasuki babak baru dalam berdemokrasi, di Indonesia akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dipandang dari sisi positif, pilkada langsung ini tentunya semakin mendekatkan rakyat dalam menentukan siapa yang berhak menjadi kepala daerahnya, namun demikian sisi negatifnya adalah legitimasi kepala daerah yang dipilih langsung sangat kuat sehingga tidak bisa dijatuhkan karena kebijakannya dan kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab pada lembaga daerah yang lain maupun lembaga Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Konsekuensi pemilihan langsung adalah kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat dan hanya membuat keterangan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD maupun Pemerintah sekedar untuk bahan evaluasi tanpa ada konsekuensi politisnya. Pertanggungjawaban ke rakyat hanya berimplikasi pada terpilih tidaknya kepala daerah untuk keduakalinya dan hal ini dapat menimbulkan masalah ketika dalam masa jabatannya kepala daerah membuat kebijakan yang dapat merugikan kepentingan rakyat dan merusak lingkungan hidup. Kepala daerah hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila melakukan tindak pidana berat dan tidak memenuhi syarat sebagai kepala daerah. Dalam konteks inilah diperlukan penguatan peranserta masyarakat melalui model peranserta yang mampu menempatkan masyarakat sebagai pihak dalam pengambilan kebijakan daerah dan dituangkan dalam peraturan daerah.

Pemilihan kepala daerah langsung berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan diselenggarakan sejak Juni 2005. Cukup banyak implikasi yang ditimbulkan pilkada langsung ini termasuk di dalamnya hubungan antara rakyat daerah dengan kepala daerah yang nantinya terpilih. Ketika kepala daerah dipilih secara tidak langsung melalui pemilihan oleh DPRD maka kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD dan terciptalah sistem demokrasi perwakilan. Masyarakat tidak bisa langsung meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan daerah kepada kepala daerah. Berbeda ketika kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat maka secara prinsip kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Posisi tawar rakyat semakin tinggi untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan kebijakan di daerah.
Secara normatif, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwasannya kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada rakyat. Dalam konteks demikian, kepala daerah tidak dapat diberhentikan akibat pertanggungjawabannya ditolak karena tidak ada lembaga yang berwenang menolaknya. Kedudukan kepala daerah akan sangat kuat dan indikasi rakyat tidak menerima pertanggungjawaban kepala daerah hanya dengan tidak memilih kembali kepala daerah yang bersangkutan untuk periode yang keduakalinya. Kelemahan yang sangat menonjol dari sistem ini adalah apabila setelah pilkada langsung, kepala daerah tidak menghiraukan rakyat yang telah memilihnya sehingga muncul kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat dan merusak lingkungan hidup. Disinilah terjadi keterputusan hubungan rakyat dengan eksekutif akibat tidak adanya mekanisme hukum yang menghubungkan dan mengukuhkan hak-hak konstitusional rakyat dalam pemerintahan. Belum ada mekanisme yang mengatur bagaimana rakyat berhubungan dengan eksekutif agar eksekutif benar-benar menempatkan rakyat sebagai salah satu pihak atau stake holder yang harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.
Selain itu, permasalahan juga muncul dengan adanya keterputusan hubungan rakyat dengan legislatif akibat sangat menonjolnya sistem kepartaian dalam pemilu dan masih kuatnya peran fraksi di gedung parlemen. Representasi rakyat di parlemen (dalam konteks ini DPRD) menjadi representasi partai dan konstituen (rakyat) hanya sebagai pihak luar.
Dalam konteks inilah diperlukan mekanisme peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terjalin hubungan antara rakyat dengan kepala daerah sebagai eksekutif maupun rakyat dengan legislatif. Mekanisme tersebut perlu dikuatkan dalam bentuk peraturan daerah sehingga mengikat dan berlaku bagi setiap orang dan lembaga.

0 Comments

Agraria

Catatan atas Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional :
“MENGATUR KEBERAGAMAN DALAM PERSPEKTIF PUSAT ”
Oleh Aan Eko Widiarto, SH

“Perebutan” Kewenangan
Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional sejak awal penulisannya memang telah menginsafi keberagaman etnik dan budaya bangsa sehingga berimplikasi terhadap perbedaan pola-pola pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah yang ada dan berkembang antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Disadari bahwasannya ada daerah yang memiliki kecenderungan pola kepemilikan dan penguasaan tanah secara individual dan ada pula yang bersifat kolektif (adat) dengan berbagai variasi pola kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanahnya. Dipandang pula, perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah masalah tetapi justru dipandang sebagai keunikan dan kekayaaan budaya bangsa Indonesia. Para founding father sejak awal sangat menghargai keragaman pola tersebut dengan menempatkan dan menjamin hak-hak masyarakat atas tanah di Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Namun demikian karakteristik sentralisasi Pusat kembali muncul ketika memahami bahwa Tap MPR IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA “memberikan mandat” kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai hal. (hal.2 par.2) Pemerintah Indonesia dipandang sebagai satu-satunya institusi penyelenggara urusan pertanahan yang akan melakukan upaya penataan peraturan dan perundang-undangan maupun penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah demi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.
Dalam konteks yang demikian keberagaman hanya ditempatkan sebagai sebuah kesadaran yang kemudian tidak diimplementasikan dalam bentuk keterlibatan setiap komponen suku bangsa yang berbeda tersebut dalam mengambil kebijakan di lingkungan mereka masing-masing. Muara pemecahan seluruh problem pertanahan dipahami sebagai tugas Pemerintah Pusat. Bukankah ini yang justru menjadi persoalan selama ini bahwa ketika Konstitusi dan UUPA telah memberikan jaminan akses masyarakat terhadap tanah kemudian “dikebiri” dengan peraturan-peraturan organik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Munculnya Kepres yang mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan ternyata telah memasung hak kepemilikan dan penguasaan tanah masyarakat, demikian pula dengan keluarnya Surat-surat Keputusan Menteri Agraria yang memberikan hak pemakaian atau pun HGU lahan eks perkebunan Belanda kepada instansi militer maupun perusahaan negara. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain di bidang agraria semisal pemberian HPH serta hak penambangan yang selama ini mengabaikan eksistensi masyarakat lokal yang merasa mempunyai sistem penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sendiri sesuai dengan kearifan lokal.
Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional kurang menyoroti persoalan inti dari pengelolaan tanah atau yang lebih luas yaitu sumber daya agraria adalah tidak adanya akses masyarakat lokal untuk menentukan kebijakan agraria di tempatnya sendiri.
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah “mencoba” untuk mendekatkan akses publik terhadap pengambilan kebijakan di bidang pertanahan dengan menenetukan bahwa urusan pertanahan adalah bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Pasal 11 ayat 2). Di dalam penjelasan pasal 11 ayat 2 tersebut diatur bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak dapat dialihkan ke Daerah Propinsi. Daerah untuk melaksanakan kewenangan wajibnya juga tidak perlu menunggu penyerahan kewenangan dari Pusat, karena dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 seluruh kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten/Kota kecuali yang ditentukan bahwa kewenangan itu milik Pusat. Posisi Pemerintah Pusat hanya melakukan mekanisme pengakuan atas pelaksanaan kewenangan Kab./Kota (Penjelasan Pasal 11 ayat1).
Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional tidak “mencoba” mengimplementasikan ketentuan kewenangan pertanahan sebagai kewenangan wajib Daerah Kabupaten dan Kota. Naskah lebih menempatkan pemegang kebijakan pertanahan masih Pusat dengan dominannya peran Pusat dalam menentukan corak kebijakan nasional pertanahan. Peran-peran kebijakan lokal untuk mengatur tanahnya seolah-olah dilewati begitu saja dan disinilah terjadi pengabaian terhadap kewenangan wajib daerah. Kelembagaan pertanahan saat ini juga belum berubah dengan masih eksisnya Badan Pertanahan Nasional, kewenangan daerah mengurusi pertanahan dibatasi dengan dikeluarkannya Kepres No. 34 tahun 2003 tentang ……………… .
Sudah saatnya Daerah (dipahami masyarakat daerah bersama pemerintahan daerah) diberikan akses yang lebih untuk mentukan kebijakan daerahnya sendiri dan Pusat “menarik diri” dari urusan yang bukan menjadi kewenangannya dengan hanya menempatkan diri sebagai fasilitator pelaksanaan urusan daerah.
Problematika Pengaturan Tanah
Salah satu kebijakan dalam Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional adalah mengarahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan (kehutanan, pertambangan, lingkungan, dan lain-lain) kepada undang-undang pokok yang memayungi seluruh peraturan perundang-undangan pertanahan tersebut.
Pembentukan undang-undang pokok sebenarnya bukan isu baru karena Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 juga merupakan undang-undang pokok. Bahkan Undang-undang tersebut lebih maju karena dari sisi title sudah menunjuk pada materi Agraria dan bukan pertanahan. Agraria menurut Budi Harsono mempunyai dua pengertian. Agraria dalam pengertian luas menyangkut bumi, air, udara, luar angkasan, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Agraria dalam arti sempit adalah tanah. Dengan demikian penyebutan Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria “lebih tepat dan maju” ketimbang Undang-undang Pokok Pertanahan (Naskah KKPN hal. 15). Hanya saja UUPA tidak konsisten dalam pengaturan lebih lanjut aspek agrarianya karena yang menonjol adalah pengaturan pertanahan di dalamnya. Hal ini dapat dimaklumi dengan melihat latar belakang sejarah yang terjadi pada waktu pembentukan undang-undang yaitu masih terbatasnya teknologi dan pengembangan sumber-sumber agraria di air, udara, tambang, hutan dan lainnya. Pada saat itu sumber daya alam yang dipandang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak adalah sebatas tanah. Ketika zaman telah berubah dan teknologi serta kebutuhan masyarakat semakin meningkat seiring dengan menipisnya lahan maka eksplorasi laut, udara, hutan dan tambang menjadi penting adanya. Disinilah dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan.
Sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan agraria tidak dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang payung sebagaimana dikenal di negara lain sebagai “umbrella act” atau zaman orde lama disebut undang-undang pokok. Apabila kita mau konsisten dalam menerapkan sistem dan tata urutan perundang-undangan maka istilah undang-undang pokok tidak akan bisa dibuat. A. Hamid S. Attamimi sebagaimana pendapatnya ditulis oleh Maria Farida Indrati S berpendapat bahwa di Indonesia Undang-undang Pokok (undang-undang yang merupakan induk dari undang-undang lain) tidak dikenal. Hal ini dikarenakan semua undang-undang di Indonesia mempunyai hirarki yang sama dan semuanya dibentuk oleh Presiden bersama-sama DPR. Jadi disini tidak dikenal pengertian raamwet, kaderwet atau pun moederwet sebagaimana ada di negeri Belanda.
Indonesian berdasarkan UUD 1945 tidak mengenal berbagai jenis undang-undang. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 UUD 1945 hanya terdapat satu jenis undang-undang. Dengan demikian apau nama undang-undang yang dihasilkan maka kedudukannya adalah sama, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Di Belanda ada yang disebut raamwet, basiswet, atau moederwet. Pembentuk wet di Belanda adalah pembentuk grondwet (undang-undang dasar) dan pembentuk basiswet sehingga hirarkinya dapat diatur oleh pembentuk wet sendiri. Di Indonesia pembentuk UUD berbeda dengan pembentuk undang-undang sehingga produknya, apapun namanya, sama saja tingkatannya.
Merenda Konklusi
Prinsip pengaturan yang perlu ditekankan disini sebanarnya bukan membuat undang-undang yang bersifat pokok, namun antar undang-undang maupun peraturan organiknya harus sinkron dan harmonisi. Menatap pada perubahan sistem hubungan antara pusat dan daerah yang di dalamnya juga menyangkut perubahan kewenangan maka sudah saatnya sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan dengan merubah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan dan memberikan akses yang besar bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Ketika masyarakat dilibatkan maka kebijakan pertanahan pada khususnya dan sumber-sumber agraria yang lain akan mengakar pada kepentingan masyarakat lokal. Perkara kesejahteraan, itu hanya persoalan dampak sehingga akan tumbuh dengan sendirinya apabila setiap warga negara mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber agraria.

2 Comments