Browsing the archives for the Uncategorized category

Studi Metode Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di USA

Saat ini isu penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia sangat aktual mengingat problematika hukum yang ada bermula dari proses penyusunan hukum itu sendiri. Ketika proses penyusunan hukum dilakukan dengan aspiratif dan konsisiten prinsip-prinsip hukum maka karakter produk hukumnya menjadi responsif. Sebaliknya, ketika hukum dibentuk hanya atas dasar kepentingan sekelompok orang atau penguasa maka karakter produk [...]

2 Comments

Serat Widiarto

1 Comment

MENYOAL STANDAR PELAYANAN PUBLIK Aan Eko Widiarto Dengan dibentuknya Perda No. 11/2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur Wacana pembentukan Citizen’s Charter atau disebut juga Maklumat Pelayanan sebagaimana diintrodusir RUU Pelayanan Publik semakin merebak di Indonesia. Sebut saja Citizen’s Charter Akta Kelahiran Kota Yogyakarta, Citizen’s Charter yang dikembangkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan GTZ. Di [...]

0 Comments

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS INFORMASI Oleh Aan Eko Widiarto Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan hanya akan efektif dilakukan apabila masyarakat mempunyai informasi yang cukup atas kebijakan dan kondisi pemerintahan yang ada. Hal demikian ini merupakan prasyarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik guna memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat akan lebih mudah dan akurat menyalurkan [...]

0 Comments

PENGUATAN HAK NELAYAN TRADISIONAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT Oleh: AAN EKO WIDIARTO, SH Abstraksi Kondisi nelayan tradisional di tengah berkembang pesatnya teknologi dan persaingan usaha semakin menempatkan mereka pada posisi marginal. Belum lagi faktor internal berupa konflik antar kelompok nelayan yang teradi baik karena perselisihan daerah tangkap, penggunaan alat tangkap, maupun penentuan jenis tangkapan. [...]

0 Comments

MENGGAGAS PERDA PARTISIPASI PUBLIK Oleh Aan Eko Widiarto, SH M.Hum Memasuki babak baru dalam berdemokrasi, di Indonesia akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dipandang dari sisi positif, pilkada langsung ini tentunya semakin mendekatkan rakyat dalam menentukan siapa yang berhak menjadi kepala daerahnya, namun demikian sisi negatifnya adalah legitimasi kepala daerah yang dipilih langsung sangat [...]

0 Comments

Agraria

Catatan atas Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional : “MENGATUR KEBERAGAMAN DALAM PERSPEKTIF PUSAT ” Oleh Aan Eko Widiarto, SH “Perebutan” Kewenangan Naskah Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional sejak awal penulisannya memang telah menginsafi keberagaman etnik dan budaya bangsa sehingga berimplikasi terhadap perbedaan pola-pola pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah yang ada dan berkembang antara daerah yang satu [...]

2 Comments

MENIMBANG RAPERDA MORATORIUM HUTAN PRODUKSI DI JAWA TIMUR AAN EKO WIDIARTO Seolah searah dengan perputaran jarum jam, tatkala pemerintah pusat menyatakan “perang” terhadap cukong-cukong illegal loging, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut menabuh genderang dengan mengajukan Raperda Penghentian Sementara Penebangan Hutan Produksi. Dilihat dari konsideran raperda tersebut, Pemerintah Provinsi menyadari bahwa kondisi kerusakan hutan di Jawa [...]

0 Comments

Kebijakan Publik

ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Aan Eko Widiarto, SH Apakah kebijakan publik itu ? Kebijakan Publik adalah keputusan atau peraturan yang dikeluarkan pejabat negara sebagai hasil dari proses politik untuk menetapkan sesuatu atau untuk mengatur sesuatu. Bagaimana Bentuk Kebijakan Publik ? Bentuk Kebijakan Publik : 1. Kebijakan yang tidak tertulis berupa: a. Pernyataan lisan pejabat [...]

0 Comments